PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: yuridis
KATA KUNCI: yuridis
 | EFEKTIVITAS MEDIASI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN DI KOTA YOGYAKARTA - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Mediasi Elektronik,Sengketa Pertanahan,Efektivit,Pengadilan Negeri Yogyakarta,Kantor Pertanahan |
| DAMPAK PEMABANGUNAN INDUSTRI TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DI KECAMATAN PABEDILAN DAN CILEDUG KABUPATAEN CIREBON - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Alih Fungsi,Industri,LSD |
| KAJIAN IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 3 TAHUN 2024 PADA PROSES PENYELESAIAN PENGADAAN TANAH KAS DESA UNTUK BENDUNGAN KARANGNONGKO DI KABUPATEN BOJONEGORO - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Implementasi Kebijakan,Permendagri Nomor 3 Tahun,Tanah Kas Desa,Pengadaan Tanah,Bendungan Karangn |
| ANALISIS DAMPAK SOSIAL-EKONOMI DALAM PENGADAAN TANAH (Studi Kasus: Pusat Kebudayaan Bali, Kabupaten Klungkung) - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Persepsi Keadilan; Kelayakan Ganti Kerugian:,Dampak Sosial,Ekonomi: Fengadaan Tanah: Eks Galia |
| KAJIAN YURIDID TANAH TERINDIKASI TERLANTAR DI KOTA JAYAPURA - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - hak ulayat,Kantor Pertanahan,penanganan tanah telantar,yuridis empins |
| PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN PENETIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH (STUDI KASUS PADA HAK GUNA USAHA PT PEENDADA JAYA INDAH NO.8 ) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - tanah telantar,penertiban tanah,pendayagunaan ta,Hak Guna Usaha,Kabupaten Bireuen |
| KEDUDUKAN HUKUM SURAT KETERANGAN TANAH (SKTDATAS TANAH KASULTANAN YANG DIKUASAL SECARA TURUN-TEMURUN DI KAWASAN EMPLASMEN STASIUN LEMPUYANGAN, KOTA YOGYAKARTA SKRIPSI - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Surat Keterangan Tanah,SKTTanah Kasultanan,Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat,Serat Palila,Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,PTSL |
| PROBLEMATIKA PENERTIBAN HAK PAKAI DI ATAS EKS HAK GUNA BANGUNAN DI KOTA SALATIGA )STUDI PERKARA :NO.75/PdT.G/2024/PN.Slt DAN NO. 4/G/2025/PTUN.SMG) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN-POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Hak Pakai,eks Hak Guna Bangunan,tanah negara bekas hak,ahli waris,ganti kerugian |
 | Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis - PT. Gramedia - 1986 - Keuangan |
 | Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia - Bina Cipta - 1978 - Hukum Perkawinan Islam,UU Perkawinan |
 | Merajut Asa Siti Kawula : Landreform di Sleman, Yogyakarta 1960-1973 - Penerbit Ombak - 2014 - Landreform |
 | HUKUM ZAKAT & WAKAF - Sinar Grafika - 2024 - Hukum |
 | PENGANTAR HUKUM PIDANA MENGACU PADA KUHP BARU (UU NO. 1 TAHUN 2023) - Sinar Grafika - 2024 - Hukum Pidana Indonesia |
 | Politik Hukum Agraria - Konstitusi Press - 2013 - Politik Hukum Agraria |
 | HUKUM AGRARIA SENGKETA PERTANAHAN PENYELESAIANNYA MELALUI ARBITRASE DALAM TEORI DAN PRAKTIK - PT. Refika Aditama - 2016 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan |
 | INDUSTRIALISASI & PERUBAHAN FUNGSI SOSIAL HAK MILIK ATAS TANAH - Genta Publishing - 2010 - Hak Milik Atas Tanah,Industrialisasi,Perubahan Fungsi Sosial |
| KONSTRUKSI ANGGAPAN PELEPASAN HAK (Rechtsverwerking) DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM - Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta - 2019 - Anggapan Pelepasan Hak,revlitsverwerking Pendaft,Konstruksi,Kepastian Hukum |
| SISTEM KOMUNALISASI DAN DISTRIBUSI PEMANFAATAN TANAH PEKULEN (STUDI DI KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH - Fakultas Hukum UGM - 2021 - Hukum dalam masyarakat,the living law,komunalisasi tanah,distribusi tanah,tanah pekule |
| STRATEGI PERCEPATAN ALIH MEDIA SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Transformasi Digital,Pelayanan Pertanahan,Seripikat Elektronik,Alth Media |
| ANALISIS KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH KASULTANAN YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sultan Ground,HGB,Kebijakan Perizinan,Kepastian Hukum,Tata Kelola Pemerintahan yang Bai |
