PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: yuridis
KATA KUNCI: yuridis
 | PROBLEMATIKA PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN PADA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO - YOGYAKARTA TERHADAP TANAH BEKAS ONDERNEMING GROUND DI DESA KATEGUHAN KECAMATAN SAWIT KABUPATEN BOYOLALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - ganti rugi,status hak,tanah negara,onderneming ground |
 | Problematika dan Solusi Pembuatan Peta Bidang Tanah Klarifikasi pada Kegiatan PTSL di Desa Sendang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri Tahun 2023 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PBTK,tanah,permasalahan |
 | TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 166/B/2022/PT.PTUN.JKT.) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Hak Milik,Pembatalan,Pengadilan Negeri,Pengadilan TUN |
 | KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TANAH HAK MILIK ANTARA PERUSAHAAN PENGEMBANG DENGAN PEMILIK TANAH (Studi Perolehan Tanah Pengembang Perumahan di Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PPJB,Penyediaan Tanah,Perusahaan Pengembang,Jual Beli |
 | SINKRONISASI HUKUM TANAH NASIONAL DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TERKAIT LEGALISASI TANAH DESA DI KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Legalisasi,Tanah Desa,UUPA,UUK DIY |
 | PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI MASYARAKAT KAWASAN RAWAN LONGSOR KABUPATEN BANTUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Relokasi,Kawasan Rawan Longsor,Tanah Kas Desa |
| PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI MASYARAKAT KAWASAN RAWAN LONGSOR KABUPATEN BANTUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kawasan Rawan Longsor,Tanah Kas Desa |
| PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI MASYARAKAT KAWASAN RAWAN LONGSOR KABUPATEN BANTUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Relokasi,Kawasan Rawan Longsor,Tanah Kas Desa |
 | INDUSTRIALISASI & PERUBAHAN FUNGSI SOSIAL HAK MILIK ATAS TANAH - Genta Publishing - 2010 - Hak Milik Atas Tanah,Industrialisasi,Perubahan Fungsi Sosial |
 | HUKUM PENDAFTARAN TANAH & HAK TANGGUNGAN - Sinar Grafika - 2019 - Tanah,Aspek Hukum |
 | HUKUM PERBATASAN DARAT ANTARNEGARA - Sinar Grafika - 2015 - Tapal Batas,Aspek Hukum |
 | TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP - Pustaka Pelajar - 2016 - Hukum Pidana |
 | PERLINDUNGAN HUKUM LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN PERDA NO.6 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN - UII - 2024 - Perlindungan Lahan Pertanian |
 | PENGELOLAAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG YANG BERKELANJUTAN DALAM KERANGKA REFORMA AGRARIA MENUJU INDONESIA EMAS. - STPN Press - 2024 - Pengelolaan Pertanahan,Tanah Adat,UUPA |
 | PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM - STPN Press - 2020 - Pengadaan Tanah,Hukum Adat |
 | BEBERAPA PEMIKIRAN TENTANG STATUS TANAH DAN DINAMIKANNYA - STPN Press - 2020 - Masalah Pertanahan Di Indonesia |
 | HUKUM PERJANJIAN KREDIT GUNAKAN AGUNAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI - Jala Permata Aksara - 2023 - Hukum Perjanjian |
 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PEMANFAATAN TANAH DESA DI KABUPATEN BANTUL (STUDI KASUS DI KALURAHAN TIRTONIRMOLO, KALURAHAN POTORONO, DAN KALURAHAN PARANGTRITIS) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Tanah Desa,Progres Capaian,kendala dan solusi implementasi |
 | LEMENTASI PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN BERDASARKAN PERMEN ATR/KBPN NOMOR 12 TAHUN 2021 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Pertimbangan teknis pertanahan,KKPR,penataan ruang |
 | STRATEGI PENYELESAIAN BIDANG-BIDANG TANAH DENGAN STATUS KLUSTER 3 PADA KAWASAN HAK PENGELOLAAN DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - PTSL,Kluster 3 HPL |
