HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA EDISI REVISI

PENATAUSAHAAN TANAH SULTAN GROUND DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO 33 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN KADIPATEN

IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SECARA ELEKTRONIK UNTUK ASET PEMERINTAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG

STUDI KASUS PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH MELALUI KEGIATAN PTSL TAHUN 2022 DI SEMPADAN SUNGAI KONTO DESA KARANGTENGAH KABUPATEN KEDIRI

PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI KAWASAN HUTAN

Sertifikat Hak Atas Tanah

HUKUM ACARA PIDANA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAHAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PEMANFAATAN TANAH DESA DI KABUPATEN BANTUL (STUDI KASUS DI KALURAHAN TIRTONIRMOLO, KALURAHAN POTORONO, DAN KALURAHAN PARANGTRITIS)

HUKUM DAN TEORI KONSTITUSI (PERUBAHAN KONSTITUSI YANG PARSIPATIF DAN POPULIS)

AKUNTABILITAS BIROKRASI PUBLIK SKETSA PADA MASA TRANSISI

Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama

DISKUALIFIKASI PETAHANA KAJIAN PELANGGARAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEPALA DAERAH DI PILKADA

HUKUM KEPOLISIAN DAN KRIMINALISTIK

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Edisi Revisi)

HUKUM LINGKUNGAN PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

DASAR-DASAR MANAJEMEN

Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara

Kewajiban PPAT dan Notaris Dalam Pembuatan Akta

Etika Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta-Akta Berkaitan Dengan Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018