Mekanisme Demokrasi Pancasila

Hukum Administrasi Pertanahan

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Pendelegasian Wewenang Menurut P.M.D.N No.6 Tahun 1972 sudah tidak efektif lagi dengan keluarnya Keppres no.26 Tahun 1988 Dan KEPPRES No.44 Tahun 1993

Pejabat Pembuat Akta Tanah Perpektif Regulasi, Wewenang Dan Sifat Akta

STUDI MENGENAI PENDAPATAN DAERAH DARI BIDANG PERTANAHAN DI KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR

PELAKSANAAN SERTIPIKASI TANAH SECARA MASSAL SWADAYA Dl KELURAHAN SEMANGGI KECAMATAN PASAR KLIWON KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

STUDI TENTANG PENGUASAAN TANAH BENGKOK KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN PERANGKAT DESA DI KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

PELAKSANAAN PEMUMMAN KEMBALI PENDUDUK PANTAI SEBAGAI AKIBAT ABRASI DI DESA PENIBUNG KECAMATAN MEMPAWAH HILIR KABUPATEN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Hukum Pertambangan di Indonesia

Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Hak pengelolaan menurut Sistem UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria)

Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Agraria Mengenai Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Dan Pelimpahan Wewenang Serta Tata Cara Permohonan Hak Atas Tanah.

Batas Wewenang Dalam Pelayanan Pertanahan Oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukumnya = Dualisme Kerangka Referensi kadastral: Dampak,Solusi,dan Arah Kebijakannya (Dengan Studi Kasus di Daerah Sleman DIY) = Konsulidasi Tanah Untuk Masyarakat Kumuh Kota(Penerimaan Masyarakat Dalam Sprektif Sosial)= Lahan Perkebunan Terlantar di Sumatera (faktor-faktor penyebap dan Potensi Kerugian) = Kajian Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Redistribusi dan Akibat Humnya = Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi di Badan Pertanahan Nasional RI = Perolehan Tanah Pada Wilayah Terkena Dampak Akibat Luapan Lumpur di Sidoarjp Menurut hukum Tanah Nasional.

Majalah Warta Perundang-undangan : Minuma Beralkohol Pemda Diberi Wewenang.

Administrative Behavior (Perilaku administrasi, suatu studi tentang proses pengambilan keputusan dalam organisasi administrasi)

Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Camat

Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Tugas dan Wewenang MPR di Indonesia

Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945