PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: titus
KATA KUNCI: titus
 | Pengaruh Citra Lembaga melalui Instagram terhadap Keputusan Taruna Baru Tahun 2025 dalam Memilih Perguruan Tinggi STPN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Citra lembaga,Instagram,keputusan memilih,perguruan tinggi kedinasan |
| EFEKTIVITAS PERAN KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU DALAM MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM MELALUI PROSES MEDIASI SENGKETA TANAH - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - mediasi,sengketa pertanahan,kepastian hukum,kantor pertanahan,Kota Bengkulu |
| EFEKTIVITAS PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKSANA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM MELAKUKAN KOREKSI DATA SPASIAL STUDI DI KABUPATEN MAMUJU - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Perlindungan Hukum,PTSL,Koreksi Data Spasial,Efektivitas,Kabupaten Mamuju |
| IMPLEMENTASI SERTIPIKASI TANAH ULAYAT DALAM RANGKA PENGAKUAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA (Studi Kasus Distrik Kemtuk Gresi) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - hak ulayat,masyarakat hukum adat,kepastian hukum,sertipikasi tanah ulayat; Hak Pengelolaan |
| PERAN STRATEGI KOMUNIKASI DIGITAL DALAM PENGELOLAAN ISU-ISU NEGATIF PADA MEDIA SOSIAL KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - strategi komunikasi digital,pengelolaan isu negat,media sosial,humas pemerintah,kantor pertanahan,STRAKOM ATR,BPNmanajemen isu |
| PROSES SERTIPIKASI TANAH ULAYAT SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT (Studi Kasus Sertipikasi Tanah Hak Ulayat Melalui Proyek ILASPP Desa Tandula Jangga, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Tanah Ulayat,Masyarakat Hukum Adat,Perlindungan Hukum,Sertipikasi Tanah,ILASPP |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN SERTIPIKAT ANALOG MENJADI SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - persepsi masyarakat,sertipikat elektronik,alih m,keamanan data,kepercayaan masyarakat |
| EVALUASI KEBIJAKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BREBES DALAM PEMULIHAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS PADA PTSL PASCA KEBAKARAN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Kebijakan Publik,Manajemen Bencana,Pemulihan Ars,PTSI,Sertipikat Elektronik |
| IMPLEMENTASI PERMOHONAN LANGSUNG MASYARAKAT (PLM) MELALUI KANTOR JASA SURVEYOR BERLISENSI (KJSB) DALAM PELAYANAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Permohonan Langsung Masyarakat,Karmor Jasa Surveyor Berlinerst pengukuran dan pem,pelayaran publik,implementasi kabijakan |
| ANALISIS KESESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP RDTR WILAYAH PERENCANAAN PANTAI SELATAN KABUPATEN BANTUL DAN PENGKAJIAN RISIKO BENCANA KEKERINGAN - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Tata Ruang,Penggunaan lahan,Kekeringan |
 | Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan - Liberty Yogyakarta - 1984 - Hukum,Tata Pemerintahan |
 | Daerah Inklusif - Pembangunan Demokrasi Lokal dan Kesejahteraan - Institute for Research and Empowerment - 2013 - Demokrasi Lokal |
 | Politik Hukum Agraria - Konstitusi Press - 2013 - Politik Hukum Agraria |
 | HUKUM PERTANAHAN ADAT - CV. Rajawali Pers - 2017 - Hukum Agraria |
 | HUKUM & POLITIK KETATANEGARAAN - FH UII Press - 2020 - Ilmu Hukum,Politik,Hukum |
 | GENERASI MUDA REFORMA AGRARIA KUMPULAN NASKAH ESAI TERBAIK PADA LOMBA ESAI AGRARIA TINGKAT NASIONAL TAHUN 2016 - STPN Press - 2016 - SDA |
| PENERAPAN KEBIJAKAN PERTANAHAN BAGI WARGA KETURUNAN TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - kebijakan pertanahan,Warga Keturunan Tionghoa,diskriminasi,hak milik,Daerah Istimewa Yogyakart |
| PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PROSES RELOKASI PERMUKIMAN WARGA PASCA BENCANA BANJIR DI KELURAHAN RUA, KOTA TERNATE - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Relokasi permukiman,bencana hanjir,penyediaan tanah,partisipas masyarakat |
| ANALISIS BINGKAI MEDIA MASSA DALAM PEMBERIAN HOU, HGB, DAN HAK PAKAI DALAM DUA SIKLUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA (IKN) DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - framing media,kebijakan hak atas tanah,IKN,agenda setting,ekonomi politik media,respon |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN AKSES DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DI DESA BAGOLO KECAMATAN KALIPUCANG, KABUPATEN PANGANDARAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pemberdayaan masyarakat,penataan akses reforma ag,pendapatan masyarakat,penguatan kelembagaan |
