PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: tertib
KATA KUNCI: tertib
 | DAMPAK EKONOMI DAN SOSIAL PASCA PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH (Studi Kasus di Kampung Harmoni Semanggi, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Peremajaan Permukiman Kumuh,Dampak Ekonomi,Dampak Sosial,Peremajaan |
| PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Implementasi,Sertipikat Elektronik,Tanah Aset Pemerintah |
| STRATEGI PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN ASET JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pensertipikatan aset,jalan kabupaten,strategi pelaksanaan,Kabupaten Karo,aset daerah |
| PENYELESAIAN BIDANG TANAH BERSERTIFIKAT YANG TUMPANG TINDIH PASCA PENETAPAN KOTA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kota Lengkap,tumpang tindih,efektivitas,pertanahan,sertipikat |
| PENYELESAIAN SERTIPIKASI ASET TANAH PEMERINTAH KOTA BOGOR SOLUSI ATAS PROBLEM DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikasi aset,tanah pemerintah,Kota Bogor,koordinasi,sertipikat elektronik |
| KONFLIK PENGUASAAN ASET TANAH ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DENGAN PT PERTAMINA (PERSERO) (Studi di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Konflik Agraria,Penguasaan Tanah,Aset Tanah |
| ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DI KALURAHAN BANGUNKERTO, KECAMATAN TURI, KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sistem Informasi Pertanahan Kalurahan,Analisis Kebutuhan,EUCS,IPA |
 | DAMPAK PEMANFAATAN TANAH KAS DESA SEBAGAI DESA WISATA KAMPOENG MATARAMAN BAGI PEMERINTAH DESA SERTA MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kas Desa,Permasalahan,Dampak Pemanfaatan |
 | PROBLEMATIKA TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN TANAH PADA OBJEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (Studi di Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tumpang Tindih,Kepemilikan Tanah,PTSL |
 | PROGRES, PERMASALAHAN, SOLUSI DAN DAMPAK LEGALISASI ASET TANAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Progres,Permasalahan,Solusi,Dampak,Legalisasi Aset Tanah Pemerintah Daerah |
 | PEMBANGUNAN BASIS DATA PERTANAHAN MULTIGUNA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA (Studi di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Basis Data Pertanahan,Multiguna Layanan,Tertib Administrasi Pertanahan |
 | ANALISIS KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH DAN POTENSI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP PENERAPAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
(Studi di Kelurahan Warungboto, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perubahan Penggunaan Tanah,potensi,kesesuaian |
 | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DESA BERBASISWEB DI DESA SRIDADI KECAMATAN BUAY MADANG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - sistem informasi,administrasi pertanahan,desa |
 | PENGELOLAAN ASET TANAH DAN BANGUNAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - pengelolaan asetaset tanah dan,atau bangunan,pemerintah kota |
 | KONFLIK PERTANAHAN ANTARA PABRIK GULA REJO AGUNG BARI DENGAN MASYARAKAT KELURAHAN NGLAMES, KECAMATAN MADIUN, KABUPATEN MADIUN,
PROVINSI JAWA TIMUR. - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kronologi Konflik,Faktor Penyebab,Upaya Penyelesaian Konflik |
 | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DI DESA JANTI KECAMATAN POLANHARJO, KABUPATEN KLATEN UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sistem informasi pertanahan desa,tertib administr,EUCS Variable,IPA |
 | PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI MASYARAKAT KAWASAN RAWAN LONGSOR KABUPATEN BANTUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Relokasi,Kawasan Rawan Longsor,Tanah Kas Desa |
| PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI MASYARAKAT KAWASAN RAWAN LONGSOR KABUPATEN BANTUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kawasan Rawan Longsor,Tanah Kas Desa |
| PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI MASYARAKAT KAWASAN RAWAN LONGSOR KABUPATEN BANTUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Relokasi,Kawasan Rawan Longsor,Tanah Kas Desa |
 | Hukum Tata Ruang (Rekontruksi Menuju Pemukiman Indonesia Bebas Kumuh) - UII Press - 2019 - Hukum Tata Ruang |
