STUDI PELAKSANAAN KONVERSI TANAH GRANT SULTAN DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KECAMATAN KOTA KISARAN BARAT KOTA ADMINISTRATIF KISARAN PROPINSI SUMATERA UTARA

PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERTANIAN RAWA SRAGI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN CATUR TERTIB PERTANAHAN Dl KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROPINSI LAMPUNG

Proses Pemindahan Hak Berdasarkan Jual Beli Tanah Terdaftar Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan

Kumpulan Naskah Pidato Upacara Setahun Penuh

Ketentuan pokok Peraturan Landreform Di Indonesia

PEMANFAATAN PIRANTI LUNAK ARCVIEW GIS 3.3 DALAM MEMBANGUN BASISDATA PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN

MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN DANAU TELUK KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI

PERAN KELOMPOK MASYARAKAT SADAR TERTIB PERTANAHAN (Pokmasdartibnah) DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PRONA

Menjadi Orang Tua Efektif Petunjuk Terbaru Mendidik Anak Yang Bertanggung Jawab

Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana

TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA DATI II YOGYAKARTA.

PENGENDALIAN PERUBAHAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN TERTIB PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS.

SUATU TINJAUAN TENTANG PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK ADAT DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN TANAH DATAR.

TANAH SUKU DAN PERMASALAHANNYA DALAM KAITANNYA DENGAN TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KAB. FLORES TIMUR PROP. NTT

KUALTIAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI CAMAT SELAKU PPAT DALAM UPAYA MENUJU TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN BAGIAN PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK-HAK TANAH DI PROPINSI JAMBI DALAM MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM ADMINISTRASI PERTANAHAN.

PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA IKUT MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM PERTANAHAN DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN MALUKU UTARA PROPINSI MALUKU.

SERTIFIKASI TANAH WAKAF SEJAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BENGKALIS DAN PELAKSANAANNYA SESUAI DENGAN CATUR TERTIB PERTANAHAN.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT TERHADAP PEMUTIHAN SERTIPIKAT DALAM RANGKA TERTIB HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH.