Menyusun Laporan Penelitian

Di Bawah Asap Pabrik Gula - Masyarakat Desa di Pesisir Jawa Sepanjang Abad Ke-20

Pembebasan Tanah Adat Menurut Versi UUPA Dalam Pembangunan Daerah Dan nasional

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyediaan Tanah dalam Rangka Penanaman Modal Terkait Dengan Perlindungan Masyarakat adat Atas Hak Ulayat

Peranan Pemerintah Kabupaten Pontianak Dalam Menunjang Terwujutnya Catur Tertip Pertanahan di Kabupaten Pontianak

Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Singkawang

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Peran Serta Masyarakat Dayak di Dusun Serukan Kecamatan Samalantan terhadap Pelestarian Hutan Lindung Gunung Vandreng Sebagai Obyek Wisata di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat

Kedudukan Surat Bupati Sintang Nomor 593/130/iv-Bappeda tanggal 16 juni 2008 dikaitkan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan pertanahan lainnya terhadap kepentingan serta hak-hak Masyarakat pemilik Tanah Kabupaten Sintang

Implikasi Otonomi Daerah Pelaksanaan Desentralisasi Bidang Pertanahan

Status Hak Atas Tanah Pasca Konflik Etnis (Studi Tentang Kewenangan Pemerintah Kab.Sambas Dalam Menjaga Status Hak Atas Tanah yang di tinggalkan oleh pemiliknya sebagai akibat konflik etnis di kabupaten sambas,Propinsi Kalimanta Barat)

Pelaksanaan pembatasan Kepemilikan Tanah Perseorangan dan Keluarganya Berdasarkan Undang-undang nomor 56 PRP tahun 1960 (Studi Normatif dan Sosiologis di Kabupaten Sanggau)

Hubungan Kepemimpinan dan Iklim Organisasi Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kota Pontianak)

peralihan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1999 (Studi Terhadap Lokasi Transmigrasi di Kab.Sintang)

Implementasi Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat Pada Era Otonomi Daerah (studi kasus kantor pertanahan kota pontianak

Dwi Fungsi ABRI Perkembangan dan Peranannya Dalam Kehidupan Politik di Indonesia

Fotografi Udara dan Penafsiran Citra Untuk Pengelolaan Sumber Daya

Kebijakan Pendidikan Di Indonesia Di Tinjau Dari Sudut Hukum