
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | DAMPAK EKONOMI DAN SOSIAL PASCA PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH (Studi Kasus di Kampung Harmoni Semanggi, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Peremajaan Permukiman Kumuh,Dampak Ekonomi,Dampak Sosial,Peremajaan |
![]() | STRATEGI KONSOLIDASI TANAH DALAM PENATAAN KAWASAN KUMUH (STUDI KASUS KONSOLIDASI TANAH VERTIKAL PALMERAH) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - konsolidasi tanah,kawasan kumuh,hunian vertikal,Palmerah,strategi |
![]() | PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA BERBASIS POTENSI WILAYAH (Stadi Di Kalurahan Patat, Kapanewon Parak, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Penataan akses,Reforma agraria,Potensi |
![]() | STRATEGI PENINGKATAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK DI KOTA MALANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - RTH,Kota Malang,RTRW,Keberlanjutan,Pentahelix |
![]() | KONFLIK PENGUASAAN ASET TANAH ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DENGAN PT PERTAMINA (PERSERO) (Studi di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Konflik Agraria,Penguasaan Tanah,Aset Tanah |
![]() | KEADILAN AGRARIA & PENATAAN RUANG SEBAGAI BASIS INTEGRASI BANGSA - STPN Press - 2020 - Keadilan Agraria,Basis Integrasi Bangsa,penataan R |
![]() | HUKUM AGRARIA NASIONAL & KEBIJAKAN PERTANAHAN - Jala Permata Aksara - 2023 - Hukum Agraria,Kebijakan Pertanahan |
![]() | HAK GUNA USAHA DAN HAK GUNA BANGUNAN SUMBER KONFLIK PERTANAHAN - Lentera Ilmu Cendekia - 2014 - Konflik Pertanahan,Ilmu Pertanahan,HGU dan HGB |
![]() | Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi - STPN Press - 2014 - Land Grabbing |
![]() | HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA - PT. RajaGrafindo Persada - 1997 - Hukum Acara Perdata |
![]() | KATALOG BUKU DEEPUBLISH KOLEKSI TAHUN 2023/2024 - Deepublisstore.com - 2024 - Katalog Buku |
![]() | PROBLEMATIKA DAN SOLUSI TAHAP PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG (Studi di Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Problematika,Pengadaan Tanah,Solusi |
![]() | ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI KELURAHAN SUMBERAGUNG, KAPANEWON MOYUDAN, KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Analisis perubahan penggunaan lahan |
![]() | EKSPANSI PERKEBUNAN SAWIT: PERUBAHAN STRUKTUR AGRARIA DAN KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA PEDESAAN DI DESA KANAMIT, KALIMANTAN TENGAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Struktur Agraria; Ketahanan Pangan;,Perusahaan Kelapa Sawit |
![]() | IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KECAMATAN PATIKABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - RDTR,Implementasi,Kendala |
![]() | IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KECAMATAN PATIKABUPATEN PATI Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - RDTR,Implementasi,Kendala |
![]() | PELAKSANAAN PENATAAN AKSES BERBASIS KEMITRAAN PADA LOKASI PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT PASCA REDISTRIBUSI TANAH (STUDI DI DESA MEREJEMEG, KECAMATAN MASNI, KABUPATEN MANOKWARI, PROVINSI PAPUA BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penataan Akses,Kemitraan,Peremajaan Sawit Rakyat |
![]() | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN BATAS MAKSIMUM PENGUASAAN PULAU OLEH PIHAK ASING DI PULAU-PULAU KECIL.
(STUDI DI PULAU GILI NANGGU, KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penguasaan Pulau,Batas Maksimum,Pulau,Pulau Kecil,Pihak Asing,Hak Guna Bangunan |
![]() | DAMPAK PEMANFAATAN UANG GANTI RUGI PENGADAAN TANAH JALAN TOL CIBITUNG - CILINCING TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI PIHAK YANG BERHAK (Studi di Desa Bunibakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pemanfaatan Uang,Uang Ganti Rugi,Kondisi Sosial Ekonomi |
![]() | IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SECARA ELEKTRONIK UNTUK ASET PEMERINTAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Implementasi,Pendaftaran Tanah Elektronik,Pelayanan Berstandar Dunia,Kadaster 2014,Sertipikat Elektronik |