HUKUM ACARA PERDATA TENTANG GUGATAN, PERSIDANGAN, PENYITAAN, PEMBUKTIAN, DAN PUTUSAN PENGADILAN

PEMBERDAYAAN PARTISIPATIF PETANI TUNIKISMA MELALUI PENGUATAN KOHESI SOSIAL

HUKUM ACARA PERDATA (DI LENGKAPI CONTOH SURAT KUASA, GUGATAN, REPLIK DAN DUPLIK)

SENGKETA TUMPANG TINDIH LAHAN MASYARAKAT DENGAN HAK GUNA USAHA PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

AUTENTIKASI ARSIP DIGITAL HASIL ALIH MEDIA SEBAGAI ALAT BUKTI YAMH SAH PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI

UUD 1945 & AMANDENNYA UNTUK PELAJAR DAN UMUM

PENGANTAR PRAKTIK PERADILAN SEMU

KONSEP DASAR DAN PRINSIP-PRINSIP PERADILAN TATA USAHA NEGARA

NALISIS KEBIJAKAN DARI FORMULASI KE PENYUSUNAN MODEL-MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

PENDIDIKAN PANCASILA YURIDIS KENEGARAAN DI SUSUN BERDASARKAN GBPP DAN SAP TAHUN 1995

Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

PEMBARUAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA MENAKAR BERACARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK EDISI KEDUA

UNDANG-UNDANG R.I. NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DI LENGKAPI KETETAPA DAN KEPUTUSAN MPR RI SIDANG TAHUNAN MPR RI 1-7 AGUSTUS 2003

Lingkungan, Sistem Alami dan Pembangunan "Pedoman Penilaian Ekonomis"

Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Proses Berperkara (Gugur dan Verstek)

PUTUSAN PUTUSAN SIDANG UMUM MPRS KE 5 TAHUN 1968

KETETAPAN-KETETAPAN MPR PADA SIDANG TAHUNAN MPR 2002 DI LENGKAPI DDENGAN PERUBAHAN KEEMPAT UUD 1945 SUSUANAN LENGKAP ANGGOTA KABINET GOTONG ROYONG

KETETAPAN-KETETAPAN MPR PADA SIDANG TAHUNAN MPR 2000

KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DEWASA INI

Jurnal Hukum IUS QUI IUSTUM: Dinamika Ketatanegaraan Pasca Sidang Umum 1999