PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: sidan
KATA KUNCI: sidan
 | PELAKSANAAN KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH PADA TANAH KAWASAN SISA TRANSMIGRASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT DI KAMPUNG ONIM JAYA KABUPATEN FAKFAK - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Redistribusi Tanah,Reforma Agraria,TORA,Tanah S,Kepastian Hukum,Kampung Onim Jaya |
| URGENSI KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG GUNA MENDUKUNG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL DI KABUPATEN NGAWI - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Kesesatan Kegiatan Pemanfaatan Ruang,KKPR,George C Edward III,Perizinan Berusaha,OSS,RBA,RPJMN 2025,2029 |
| ANALISIS DAMPAK PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI TNGM WILAYAH DESA NGABLAK, KECAMATAN SRUMBUNG, KABUPATEN MAGELANG - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Penambangan Pasir,Perubahan Tutupan Lahan,Kesesuaian Pemanfaatan Ruang,RTRW,RTRW,Taman Nasional Gunung Merapi |
| KONFLIK PENGUASAAN TANAH EKS HGU PT. PERKEBUNAN KOPI TRISNO KENANGAN DI DESA KARANG SIDEMEN, KABUPATEN LOMBOK TENGAH - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Reforma Agraria,Redistribusi Tanah,Konflik Pragunaan Tanah,Eks HGU |
| ANALISIS VURIDIS KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNGNOMOR 1832 K/P117/2423 ESTUIH KASUS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 01123 DEKOTA PALE) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Putusan Mahkamah Agung,pembatalan sertipikat,sengketa waris,sertipikat pengganti,kepastian hu |
| PELAKSANAAN PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMEN ATR/BPN No. 3 TAHUN 2023: STUDI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI PERTANAHAN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Sertipikat Tanah Elektronik,Pendaftaran Tanah,Kepastian Hakum,Hukum Administrasi Pertanahan,Digitalisasi Pertanahan |
 | HUKUM ACARA PENGADILAN PAJAK TEORI DAN PRAKTIK - Sinar Grafika - 2024 - Hukum Acara |
 | HUKUM ACARA PERDATA TENTANG GUGATAN, PERSIDANGAN, PENYITAAN, PEMBUKTIAN, DAN PUTUSAN PENGADILAN EDISI KEDUA - Sinar Grafika - 2017 - Hukum Acara Perdata |
 | HUKUM ACARA PERDATA (DI LENGKAPI CONTOH SURAT KUASA, GUGATAN, REPLIK DAN DUPLIK) - PUSTAKABARUPRESS - 2023 - Hukum Acara perdata,Beracara |
| POTENSI DAMPAK PEMBANGUNAN BENDUNGAN TERHADAP KONDISI SOSIAL ΕΚΟΝΟΜΙ MASYARAKAT (Studi di Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang. Kabupaten Badung - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pembangunan Bendungan,Dampak Sosial,Dampak Ekonomi,Masyarakat Terkena,Masyarakat Terdampak,Perlindungan Sosial |
| DAMPAK AKSES REFORMA AGRARIA MELALUI USAHA PEMBUATAN GENTENG TERHADAP KONDISI EKOLOGIS (Studi di Desa Karangasem Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Akses Reforma Agraria,Usaha Gent |
 | HUKUM ACARA PERDATA TENTANG GUGATAN, PERSIDANGAN, PENYITAAN, PEMBUKTIAN, DAN PUTUSAN PENGADILAN - Sinar Grafika - 2017 - Hukum Acara Perdata |
 | METODE PENELITIAN SOSIAL KUALITATTIF PANDUAN MEMBUAT TUGAS AKHIR/KARYA ILMIAH - PT Refika Aditama - 2014 - Metode Ilmiah |
 | PEMBERDAYAAN PARTISIPATIF PETANI TUNIKISMA MELALUI PENGUATAN KOHESI SOSIAL - Pustaka Pelajar - 2021 - Peran Petani |
 | SENGKETA TUMPANG TINDIH LAHAN MASYARAKAT DENGAN HAK GUNA USAHA PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - sengketa pertanahan,hak guna usaha,proyeksi penyelesaian |
 | AUTENTIKASI ARSIP DIGITAL HASIL ALIH MEDIA SEBAGAI ALAT BUKTI YAMH SAH PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Autentikasi,Arsip Digital Pertanahan,Alat Bukti yang Sah |
 | UUD 1945 & AMANDENNYA UNTUK PELAJAR DAN UMUM - PT Gramedia Widiasarana Indonesia - 2023 - Undang,Undang Dasat Indonesia |
 | PENGANTAR PRAKTIK PERADILAN SEMU - PUSTAKABARUPRESS - 2022 - Hukum Acara Perdata |
 | KONSEP DASAR DAN PRINSIP-PRINSIP PERADILAN TATA USAHA NEGARA - Rajawali Pers - 2022 - Peradilan Tata Usaha Negara |
 | NALISIS KEBIJAKAN DARI FORMULASI KE PENYUSUNAN MODEL-MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK - Bumi Aksara - 2015 - Analisis Kebijakan Publik |
