PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: setempat
KATA KUNCI: setempat
 | ANALISIS KONFLIK PENGUASAAN TANAH ASET DESA DI WILAYAH KONSESI PERTAMBANGAN (Studi Kasus Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2026 - Konflik Pertanahan,Aset Desa,Konsesi Pertambangan |
| PROSES SERTIPIKASI TANAH ULAYAT SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT (Studi Kasus Sertipikasi Tanah Hak Ulayat Melalui Proyek ILASPP Desa Tandula Jangga, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Tanah Ulayat,Masyarakat Hukum Adat,Perlindungan Hukum,Sertipikasi Tanah,ILASPP |
| ANALISIS DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI AKIBAT PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI KELURAHAN PANJANG BARU, KECAMATAN PEKALONGAN UTARA, KOTA PEKALONGAN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - perubahan penggunaan lahan,dampak sosial,dampak ekonomi |
| OPTIMALISASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA DI KALURAHAN BANJARASRI - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Pemberdayaan Masyarakat,Potensi Pariwisata,Optim,Partisipasi Masyarakat,Kalurahan Banjarasri |
| KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN TANAH DI KAWASAN SEMPADAN SUNGAI DALAM PERSPEKTIF PERMEN PUPR NO. 28/PRT/M/2015 DI KABUPATEN BOGOR II - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Kepastian Hukum Bersyarat,Sempadan Sungai,Kantor Pertanahan,Vested Rights,Pengurangan Luas,Carring |
| SISTEM PRIMOGENITURE DAN KEDUDUKAN ANAK SULUNG PEREMPUAN PADA SISTEM PEWARISAN SUKU YAGHAI (STUDI DI KABUPATEN MAPPI PROVINSI PAPUA SELATAN) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Sistem Primogeniture,Anak Sulung Perempuan,Hukum Adat,Suku Yaghai,Kabupaten Mappi,Papua Se |
| ANALISIS PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN ZONA LINDUNGAN SETEMPAT DI PANTAI JEMPOL KABUPATEN SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Pemanfaatan Ruang,Ketidaksesuaian Ruang,Zona Lindungan Setempat,RDTR,Pantai Jempol |
| IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT DI DESA PECATU - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - pengendalian pemanfaatan ruang,zona perlindungan setempat,Desa Pecans,desa alat RDER |
| OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH SULTAN GROUND UNTUK PEMENUHAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA YOGYAKARTA - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Ruang Terbuka Hijau,Sultan Ground,Kota Yogyakarta |
| IMPLEMENTASI MASTERPLAN PADA SEKTOR PARIWISATA (Studi di Kalurahan Pucung Kapanewon Girisubo, Kabupaten gunungkidul). - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Implementasi rencana induk,Pengembangan pariwisat,Desa Pucung,partisipasi masyarakat,David C,Kort |
| DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI PASCA PEMBANGUNAN JALUR LINTAS SELATAN (JLS) SEGMEN PANTAI SERANG TAMBAKREJO (Studi di Desa Serang dan Desa Tambakrejo, Kabupaten Blitar) - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Jalur Lintas Selatan,Dampak Sosial,Dampak Ekonomi,Pembangunan Infrastruktur |
| KAJIAN YURIDID TANAH TERINDIKASI TERLANTAR DI KOTA JAYAPURA - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - hak ulayat,Kantor Pertanahan,penanganan tanah telantar,yuridis empins |
 | Otonomi Daerah dan Daerah Otonom - PT. Raja Grafindo Persada - 2004 - Otonomi Daerah,Daerah Otonom |
 | HUKUM ACARA PERDATA TENTANG GUGATAN, PERSIDANGAN, PENYITAAN, PEMBUKTIAN, DAN PUTUSAN PENGADILAN EDISI KEDUA - Sinar Grafika - 2017 - Hukum Acara Perdata |
 | HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL - CV. Keni Media - 2011 - Hukum Penanaman Modal |
| PENSERTIPIKATAN TANAH KOMUNAL HASIL REDISTRIBUSI SEBAGAI SOLUSI PEMENUHAN HAK ATAS TANAH BAGI BEKAS ANGGOTA GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) (STUDI KASUS KABUPATEN ACEH BESAR) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Tanah komunal,redistribusi tanah,pensertipikatan |
| STRATEGI KONSOLIDASI TANAH DALAM PENATAAN KAWASAN KUMUH (STUDI KASUS KONSOLIDASI TANAH VERTIKAL PALMERAH) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - konsolidasi tanah,kawasan kumuh,hunian vertikal,Palmerah,strategi |
| ANALISIS PERALIHAN HAK ATAS TANAH OBJEK LANDREFORM AKIRAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) (STUDI KASUS DI DESA OKO-OKO KECAMATAN POMALA KABUPATEN KOLAKA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Redistribusi Tanah,Reforma Agraria,Peralihan Hak,Kepastian Hukum,Hukum Agraria |
| PROBLEMATIKA PELAKSANAAN MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mediasi,Sengketa Pertanahan,Ketidakberhasilan |
| REDISTRIBUSI TANAH SEBAGAI INSTRUMEN PENGUATAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH PETANI (STUDI DI DESA TALANG BELIDO DAN DESA MEKAR JAYA, KECAMATAN SUNGAI GELAM, KABUPATEN MUARO JAMBI) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Redntribusi Tanah,Eks HGU,Kepemilikan Tanah,Kepastian Hakunt |
