PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: sertifikat
KATA KUNCI: sertifikat
 | ANALISIS DAMPAK PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH TERHADAP EKONOMI PETANI KOPI DESA SAJANG KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR (Studi Kasus di Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lembok Timur) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Redistribusi Tanah,Ekonomi Petani,Akses Permodal,Kopi Arabika,Sertifikat Tanah |
| ANALISIS MEKANISME PENGAMANAN DANA KONSUMEN PADA FASE PRA-PENDAFTARAN TANAH DALAM PRE-PROJECT SELLING HUNIAN VERTIKAL: STUDI KOMPARATIF SISTEM ADMINISTRASI PERTANAHAN INDONESIA DAN NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - pre,project selling,registration gap,perlindungan preventif dana konsumen,trust accoun,caveat,off,the,plan; administrasi pertanahan |
| EVALUASI TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN Drive-Thru DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Kepuasan Masyarakat,Layanan Drive,Thru,Pelayanan Publik,Pertanahan,Uji Korelasi Spearma |
| URGENSI PLOTTING DIGITAL (KLUSTER 4) DALAM MENCEGAH CACAT ADMINISTRASI PENERBITAN SERTIFIKAT KARENA TUMPANG TINDIH BIDANG TANAH (Studi Kasus Putusan PTUN Semarang Nomor 95/G/2024/PTUN.SMG) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Pendaftaran Tanah,plotting digital K4,cacat administrasi,tumpang tindih bidang tanah,kepastian hukum |
| ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TANAH SEBAGIAN TERHADAP SERTIFIKAT INDUK (STUDI KASUS DI KOTA MALANG) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Akta Jual Beli,Perjanjian Pengikatan Jual Beli; Sertipikat Induk,Kepastian Hukum; Pemecahan Sertipikat |
| EFEKTIVITAS PERAN KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU DALAM MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM MELALUI PROSES MEDIASI SENGKETA TANAH - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - mediasi,sengketa pertanahan,kepastian hukum,kantor pertanahan,Kota Bengkulu |
| PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN DALAM PROSES RELOKASI MASYARAKAT TERDAMPAK BANJIR BANDANG DI KELURAHAN RUA, KECAMATAN PULAU TERNATE, KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Relokasi,Permasalahan Pertanahan,Kepastian Hukum,Penanggulangan Bencana |
| RESPON MASYARAKAT TERHADAP PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN MAJA KABUPATEN LEBAK - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - sertipikat elektronik,pendaftaran tanah sistemati,respon masyarakat,sentuh tanahku |
| ANALISIS PELAKSANAAN PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasos: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 46/G/2023/PTUN.BDG Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 303/B/2023/PT.TUN.JKT) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Pembatalan Sertifikat,Sengketa Tarah,Sertifikat Pengganti,Pengadilan Tata Usaha Negara,Cacat Yuridis |
| ANALISIS YURIDIS KETIDAKSESUAIAN DATA FISIK BIDANG TANAH PADA PENGADAAN TANAH ACCES ROAD PLTP ULUMBU DI KABUPATEN MANGGARAI - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Perbedaan Luas Tanah,Pengadaan Tanah,PLTP Ulumbu,GNSS,Contradictoire Delimitatie |
| POTENSI YANG TIMBUL TERHADAP MATA PENCAHARIAN PIHAK YANG BERRAK AKIBAT PENGADAAN TANAH JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG PADA LAHAN PERTANIAN KERING (Studi di Desa Tambibendo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - implementasi kebijakan,sertifikat elektronik,pel,transformasi digital,George C,Edward III |
| ANALISIS HUKUM TERHADAP KASUS TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 189 ATAS NAMA SADIYO DENGAN SERTIPIKAT HAK PAKAI NOMOR 0002 ATAS NAMA PEMERINTAH DESA JENAR KECAMATAN JENAR KABUPATEN SRAGEN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Analisis Hukum,Tumpang Tindih,Sertipikat Tanah |
| PERKEMBANGAN SISTEM PERTANAHAN MASYARAKAT SAMIN DI DESA KLOPODUWUR KABUPATEN BLORA - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - sistem pertanahan,masyarakat Samin,Sedulur Sikep,hukun adat,hak ulayat,PTSL |
| ANALISIS KESESUAIAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH HASIL REKLAMASI TRADISIONAL SUKU BAJO DI PULAU BUNGIN (Studi Kasus Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - reklamasi tradisional,hak atas tanah,Suku Bajo,Pulau Bungin,tata ruang wilayah pesisir,kesesuai |
| REAKSI NETIZEN DE MEDIA SOSIAL MENGENAI DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Regulasi,netizen,media sosial,opini publik,reforma agraria |
| ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PEMBATALAN SERTIFIKAT PASCA PUTUSAN PENGADILAN "STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 4/G/2025/PTUN.SBY™ - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Pembatalan Sertipikat,Putusan PTUN,Kepastian Huk,Eksekusi AdministratifJalan Usaha Tani,JUT,Ko |
| PENGARUH PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MINAT DALAM PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH DI DESA JULI SEUTUY KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Minat masyarakat,Pelayanan pertanahan,Persepsi m,Regresi linear sederhana,Sertipikat tanah |
| PERSEPSI PEGAWAI TERHADAP KUALITAS DATA SPASIAL DAN EFEKTIVITAS PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA CIREBON - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - administrasi pertanahan,efektivitas pelayanan,ku,persepsi pegawai,sertipikat elektronik |
| KONSOLIDASI TANAH SWADAYA TIDAK MENGELOMPOK DI KALURAHAN SUMBERARUM, KAPANEWON MOYUDAN, KABUPATEN SLEMAN - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Konsolidası Tanah Swadaya,Kebijakan Pertanahan,Partisipasi Masyarakat |
| PEMBERDAYAAN TANAH MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS MELALUI PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA DI KALURAHAN BANGUNKERTO, KAPANEWON TURI,KABUPATEN SLEMAN - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL POLITEKNIK AGRARIA SEKOLAH TINGGI PERTA - 2026 - pemberdayaan tanah masyarakat,Penataan Akses Reforma Agraria,SDG |
