PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: sepak
KATA KUNCI: sepak
 | EVALUASI KESESUAIAN ARAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DALAM RDTR BERDASARKAN DAYA DUKUNG LAHAN DI KECAMATAN TEMON - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Daya Dukung Lahan,Permukiman,ROTR,Kecamatan Temon |
| ANALISIS PERALIHAN HAK TANAH TRANSMIGRASI DIBAWAH TANGAN (StUdi Kasus Desa Braheun, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Tanah Transmigrasi; Peralihan di Bawah Tangan,Kepastian Hukum |
| PROBLEMATIKA PENERAPAN KONSOLIDASI TANAH PADA TANAH ULAYAT NAGARI DI DESA PAUH BARAT, KOTA PARIAMAN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - konsolidasi tanah: tanah ulayat nagari: Hak Pengel,Hak Pakai Tanah untuk Pembangunan,Konsolidasi Tanah pada tanah ulayat nagari memilik |
| KETERBATASAN KEKUATAN MENGIKAT MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI KABUPATEN SLEMAN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - mediasi pertanahan,kekuatan mengikat,wanprestasi,sengketa pertanahan,Berita Acara Mediasi |
| ANALISIS KETIDAKSESUAIAN PEMANFAATAN RUANG PADA LAHAN SAWAH DILINDUNGI KECAMATAN BRANGSONG, KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA TENGAH - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Lahan Sawah Dilindungi,Pemanfaatan Ruang Perubahan Penggunaan Tanah,SIG,Kecamatan Brangsong |
| EFEKTIVITAS PERAN KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU DALAM MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM MELALUI PROSES MEDIASI SENGKETA TANAH - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - mediasi,sengketa pertanahan,kepastian hukum,kantor pertanahan,Kota Bengkulu |
| PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL JOGJA BAWEN SEGMEN 5 DI KECAMATAN PRINGSURAT, KABUPATEN TEMANGGUNG - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - pengadaan tanah,ganti kerugian,jalan tol Jogja,B |
| HASIL MEDIASI PERTANAHAN SEJAK BERLAKUNYA PASAL 44 AYAT (5) PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN Studi Kasus: Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - mediasi pertanahan,hasil mediati,Pengadilan Negeri,kepastian hukum |
| ANALISIS STATUS HUKUM TANAH BELUM TERDAFTAR YANG DIKUASAL INSTANSI PEMERINTAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS: AKTA PERDAMAIAN NOMOR: 12/Pdt, G/2020/PN Mkm.) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - tanah belum terdaftar,kepentingan umum,akta perd,kepastian hukum,pendaftaran tanah |
| PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN KONSOLIDASI TANAH DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN WILAYAH (Studi Kasus di Kampung Bugisan Kota Pekalongan) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - partisipasi masyarakat,Konsolidasi Tanah,pembangunan wilayah,Kampung Bugisan,perubahan fisik,spasial |
| ANALISIS YURIDIS KETIDAKSESUAIAN DATA FISIK BIDANG TANAH PADA PENGADAAN TANAH ACCES ROAD PLTP ULUMBU DI KABUPATEN MANGGARAI - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Perbedaan Luas Tanah,Pengadaan Tanah,PLTP Ulumbu,GNSS,Contradictoire Delimitatie |
| PENYELESAIAN MASALAH DISLOKASI BIDANG TANAH (Studi Kasus: Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - dislokasi bidang tanah,sertipikat tanah,pendaftaran tanah,perbaikan data,kepastian hukum |
| EVALUASI IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROTE NDAO - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - PTSL,evaluasi kebijakan,pendaftaran tanah,imple,kepastian hukum,Kabupaten Rote Ndao |
| ANALISIS HUKUM TERHADAP KASUS TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 189 ATAS NAMA SADIYO DENGAN SERTIPIKAT HAK PAKAI NOMOR 0002 ATAS NAMA PEMERINTAH DESA JENAR KECAMATAN JENAR KABUPATEN SRAGEN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Analisis Hukum,Tumpang Tindih,Sertipikat Tanah |
| TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI TANAH DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN IBU KOTA NUSANTARA (IKN) (STUDI KASUS: KECAMATAN SEPAKU) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Pengadaan Tanah,Ganti Rugi,Sengketa Pertanahan,Ibu Kota Nusantara,Kecamatan Sepaku |
 | KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA & KONFLIK TANAH DI MASYARAKAT MELALUI MEDIASI - Deepublish (CV. Budi Utama) - 2024 - Ilmu Hukum |
 | SEKOLAH (BUKAN) PENJARA MENGGUGAT DOMINASI KEKUASAAN ATAS PENDIDIKAN - Mitra Wacana Media - 2016 - Pendidikan |
 | KUHP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDAN 2023 - PT Anak Hebat Indonesia - 2024 - Hukum |
 | IMPLEMENTASI PERATURAN PENDAFTARAN TANAH WARIS OLEH NOTARIS - PT Refika Aditama - 2022 - Hukum,Law |
 | HUKUM AGRARIA SENGKETA PERTANAHAN PENYELESAIANNYA MELALUI ARBITRASE DALAM TEORI DAN PRAKTIK - PT. Refika Aditama - 2016 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan |
