PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: seksi
KATA KUNCI: seksi
 | PERAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DALAM PENGUATAN KEPASTIAN HAK DAN PENCEGAHAN MAFIA TANAH (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar) - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Pendaftaran Tanah,Digitalisasi Pertanahan,Sertipikat Elektronik,Kepastian Hukum,Mafia Tana |
| ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBALIAN BATAS BIDANG TANAH: KESENJANGAN ANTARA REGULASI DAN PRAKTIK PADA KANTOR PERTANAHAN DI INDONESIA - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Implementasi Kebijakan,Pengembalian Batas Bidang,Kesenjangan Implementasi,Kebijakan Pertanahan,Pe |
| PERAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG DALAM PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA BAGI PENGEMBANGAN TENUN KHAS BADUNG (Studi Kasus di UMKM Sari Jepun Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal) - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - penataan akses,reforma agraria,pemberdayaan masyarakat,kain tenun,Desa Mambal |
| ANALISIS PROBLEMATIKA PELAYANAN PERALIHAN HAK SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Problematika,Peralihan hak,Sertipskat Elektronik |
| ANALISIS PENERIMAAN PERANGKAT LUNAK LIBRECARD DENGAN METODETECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (STUDI PADA KANTOR PERTANAHAN DI PROVINSI D.I.YOGYAKARTA - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - LibreCAD,Technology Acceptance Model,perceived u,perceived ease of use,acceptance of IT |
 | KEJAHATAN PERTANAHAN DALAM MENGHADAPI GURITA MAFIA TANAH - Rajawali Pers - 2023 - Hukum Pertanahan Indonesia |
| DAMPAK TIDAK TERKOORDINASINYA ADMINISTRASI TANAH TERINDIKASI TERLANTAR BAGI LAYANAN PEMECAHAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR II - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Terindikasi Terlantar,Inventaritasi,Pemecahan Hak Atax Tanah,HGB |
| STRATEGI FENINGKATAN JUMLAH PERMOHONAN PARTANARAN PADA LAYANAN PRIORITAS BERBASIS ELEKTRONIK STUDI PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA TERNATED - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Layanan Elektronik,Pendaftaran Tanah,[10,3523,1,2026] sujilahjill: 5M,SWOT,Strateg |
| KARAKTERISTIK TUMPANG TINDIH PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH DI KOTA SINGKAWANG, KALIMANTAN BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Tumpang Tindih,Sengketa Pertanahan,Validasi Spas |
| PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH KABUPATEN LENGKAP (PTKL) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN SENGKETA TANAH DI KABUPATEN BEKASI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Program Pendaftaran Tanah Kabupaten Lengkap,sengketa tanah,Kabupaten Bekasi,pendaftaran tana,kualitas data spatial |
| PENYELESAIAN TANAH SISA PADA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BOGOR OUTER RING ROAD (BORR) SEKSI IIIB DI KELURAHAN KAYUMANIS, KECAMATAN TANAH SAREAL KOTA BOGOR JAWA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pengadaan tanah,tanah sisa,ganti kerugian,BORR Seksi IIIB,kepastian hukum,dampak sosial ekonomi |
| PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sengketa,Mediasi,Pertanahan |
| PENYELESAIAN BIDANG TANAH BERSERTIFIKAT YANG TUMPANG TINDIH PASCA PENETAPAN KOTA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kota Lengkap,tumpang tindih,efektivitas,pertanahan,sertipikat |
| KAJIAN PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI TANAH SISA LUASAN LEBIH DARI 100 M DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BATANG-SEMARANG SEKSI V TAHUN 2015 (STUDI KASUS KELURAHAN KEMBANGARUM, KECAMATAN SEMARANG BARAT, KOTA SEMARANG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Ganti Kerugian,Pengadaan Tanah,Tanah Sisa |
| EVALUASI TERHADAP MONITORING BERKAS DALAM PROSES ALIH MEDIA SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH ELEKTRONIK MENGGUNAKAN APLIKASI SIAMEL (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Monitoring Berkas,Alih Media,Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik |
| ANALISIS KEBIJAKAN HAK ATAS TANAH PASCA BENCANA BANJIR BANDANG DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kebijakan Hak Atas Tanah,Banjir Bandang,Tata Ruang Wilayah,Relokasi,Kelurahan Rua,Kota |
 | JEMIMA J - PT Gramedia Pustaka Utama - 2005 - Fiksi Indonesia |
 | IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 16 TAHUN 2021 DALAM PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGUKURAN SPORADIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Implementasi,Dampak,Kantor Pertanahan,Seksi Survei dan Pemetaan,dan Pengukuran Bidang T |
 | MEKANISME, PROGRES, PERMASALAHAN, DAN SOLUSI PENGADAAN TANAH JALAN TOL PADANG-SICINCIN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Mekanisme,Progres,Permasalahan,Solusi,Pengadaan Tanah |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENANGANAN BERKAS PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG MEMILIKI PERBEDAAN LUAS ANTARA PENGAJUAN DENGAN HASIL UKUR DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Permohonan Sertipikat,Perbedaan Luas,Luas Hasil Ukur |
