PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: regulasi
KATA KUNCI: regulasi
 | TINDAK PIDANA LINGKUNGAN - Sinar Grafika - 2024 - Hukum Pidana |
 | MANAJEMEN KOMPENSASI - Bumi Aksara - 2025 - Manajemen |
 | MANAJEMEN PENDIDIKAN STRATEGI DAN IMPLEMENTASI - Bumi Aksara - 2025 - Pendidikan |
 | HUKUM AGRARIA DALAM TEORI DAN PRAKTIK KOMPILASI TULISAN TENTANG CARUT-MARUT REGULASI INDONESIA - PT. Citra Aditya Bakti - 2018 - Hukum Agraria Indonesia |
 | POLITIK HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM KONSEP DASAR, ASAS, NORMA, DAN REGULASI. - FH UII Press - 2022 - Pengadaan Tanah,Politik hukum |
 | HUKUM AGRARIA & TATA RUANG - PUSTAKABARUPRESS - 2022 - Ilmu Pertanahan dan Tata Ruang |
 | BAMPAK KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI TERHADAP RENCANA POLA RUANG DI KABUPATEN PEMALANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - LSD,Rencana Pola Ruang,Lahan Sawah |
| MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSE PELAKSANAAN VERIFIKASI BUKE TANAH DALAM MENUJU PRA SERTIPIKAT ELEKTRONIK (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA LANGSA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Buku Tanah,Kendala,Mekanisme,Solusi,Verifikasi |
| KESIAPAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI LAYANAN PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DEKANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Elektronik,STOPE,Transfirman Digital,Kesiapan |
| STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikut Elektronik,Digitalisasi Pertanahan,Strategi,SWOT 5M,Kantor Pertanahan Buleleng |
| ANALISIS KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH KASULTANAN YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sultan Ground,HGB,Kebijakan Perizinan,Kepastian Hukum,Tata Kelola Pemerintahan yang Bai |
| STUDI KASUS KEBERHASILAN PROYEK PENGADAAN TANAH BANDARA MOZES KILANGIN TIMIKA (STUDI KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA TENGAH) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah,Bandara Mozes Kilangin,Kepentingan Umum,Perpres 65 Tahun 2006,Studi Kasus,Keberhasilan Proyek,Kabupaten Mimika |
| STRATEGI PELAKSANAAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Strategi,Sertipikat Elektronik,Kantor Pertanahan,Kediri |
| EFEKTIVITAS PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KASUS PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Efektivitas,ertipikat elektronik,kasus pertanaha,kepastian hukum,digitalisustATR,BPN |
| PENGARUH LAHAN PERTANIAN TERHADAP PRODUKSI PANGAN DAN KEMAMPUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGAN PENDUDUK (Studi di Kalurahan Sidomoyo Kapanewon Godean Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Lahan Pertanian,Produksi Pangan,Alih Fungsi Laha |
| PROBLEMATIKA DAN STRATEGI PELAKSANAAN ALIH MEDIA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alih Media,Problematika,Strategi Adaptif |
| ANALISIS PROBLEMATIKA DAN SOLUSI KEGIATAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI DALAM TAHAP PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL YOGYAKARTA BAWEN DI KABUPATEN SLEMAN (Studi di Kalurahan Margokaton, Kapanewon Scyegan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah,Jalan Tol,inventarisasi dan identifikasi,Margokaton,Sleman |
| OPTIMALISASI PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM KAWASAN SEMPADAN PANTAL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Hak Pengelolaan,Pemerintah Kabupaten Pangandaran,Kendala,Pemanfaatan,Kewenangan |
| STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sengketa Pertanahan,Mediasi,Strategi,Kantor Pertanahan,SWOT GAP Analysis |
| PENSERTIPIKATAN TANAH KOMUNAL HASIL REDISTRIBUSI SEBAGAI SOLUSI PEMENUHAN HAK ATAS TANAH BAGI BEKAS ANGGOTA GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) (STUDI KASUS KABUPATEN ACEH BESAR) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Tanah komunal,redistribusi tanah,pensertipikatan |
