PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: regulasi
KATA KUNCI: regulasi
 | PENATAAN LAHAN TRANSMIGRASI SEBAGAI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA: FENOMENA DESA BUKIT PADI DAN DESA ULUMARAS KECAMATAN JEMAJA TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Reforma Agraria,Transmigrasi,TORA,Anambas |
| DINAMIKA KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DAN POLA PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI KABUPATEN SIDOARJO - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL POLITEKNIK AGRAIA SEKOLAH TINGGI PERTANA - 2026 - perubahan penggunaan lahan,tata ruang,urbanisasi,spasial,Kecamatan Candi,RTRW,RDTR |
| OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH SULTAN GROUND UNTUK PEMENUHAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA YOGYAKARTA - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Ruang Terbuka Hijau,Sultan Ground,Kota Yogyakarta |
| EFEKTIVITAS PROGRAM PERCEPATAN SERTIPIKAT TANAH WAKAF (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II ) - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Collaborative Governance,Efektivitas Hukum,Implementasi Kebijakan,Percepatan Sertifikasi Tan |
| PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN PENETIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH (STUDI KASUS PADA HAK GUNA USAHA PT PEENDADA JAYA INDAH NO.8 ) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - tanah telantar,penertiban tanah,pendayagunaan ta,Hak Guna Usaha,Kabupaten Bireuen |
| ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN BERBAGAI SEKTOR - Gadjah Mada University Press - 2019 - AMDAL |
 | TINDAK PIDANA LINGKUNGAN - Sinar Grafika - 2024 - Hukum Pidana |
 | MANAJEMEN KOMPENSASI - Bumi Aksara - 2025 - Manajemen |
 | MANAJEMEN PENDIDIKAN STRATEGI DAN IMPLEMENTASI - Bumi Aksara - 2025 - Pendidikan |
 | HUKUM AGRARIA DALAM TEORI DAN PRAKTIK KOMPILASI TULISAN TENTANG CARUT-MARUT REGULASI INDONESIA - PT. Citra Aditya Bakti - 2018 - Hukum Agraria Indonesia |
 | POLITIK HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM KONSEP DASAR, ASAS, NORMA, DAN REGULASI. - FH UII Press - 2022 - Pengadaan Tanah,Politik hukum |
 | HUKUM AGRARIA & TATA RUANG - PUSTAKABARUPRESS - 2022 - Ilmu Pertanahan dan Tata Ruang |
| BAMPAK KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI TERHADAP RENCANA POLA RUANG DI KABUPATEN PEMALANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - LSD,Rencana Pola Ruang,Lahan Sawah |
| MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSE PELAKSANAAN VERIFIKASI BUKE TANAH DALAM MENUJU PRA SERTIPIKAT ELEKTRONIK (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA LANGSA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Buku Tanah,Kendala,Mekanisme,Solusi,Verifikasi |
| KESIAPAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI LAYANAN PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DEKANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Elektronik,STOPE,Transfirman Digital,Kesiapan |
| STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikut Elektronik,Digitalisasi Pertanahan,Strategi,SWOT 5M,Kantor Pertanahan Buleleng |
| ANALISIS KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH KASULTANAN YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sultan Ground,HGB,Kebijakan Perizinan,Kepastian Hukum,Tata Kelola Pemerintahan yang Bai |
| STUDI KASUS KEBERHASILAN PROYEK PENGADAAN TANAH BANDARA MOZES KILANGIN TIMIKA (STUDI KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA TENGAH) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah,Bandara Mozes Kilangin,Kepentingan Umum,Perpres 65 Tahun 2006,Studi Kasus,Keberhasilan Proyek,Kabupaten Mimika |
| STRATEGI PELAKSANAAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Strategi,Sertipikat Elektronik,Kantor Pertanahan,Kediri |
| EFEKTIVITAS PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KASUS PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Efektivitas,ertipikat elektronik,kasus pertanaha,kepastian hukum,digitalisustATR,BPN |
