PENGALAMAN TIDAK TERLUPAKAN MAKNA DAN ESENSI TANAH BAGI"WONG CILIK"

KUMPULAN BUKU TANAH DAN SERTIPIKAT PRAKTEK PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH

SPSS 16,0 Analisis Data Statistika dan Penelitian

Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara

PREDIKSI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN KESESUAIAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DI KAWASAN PERKOTAAN JEMBER DENGAN PEMODELAN SPASIAL CELLULAR AUTOMATA

PELAKSANAAN PENATAAN AKSES BERBASIS KEMITRAAN PADA LOKASI PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT PASCA REDISTRIBUSI TANAH (STUDI DI DESA MEREJEMEG, KECAMATAN MASNI, KABUPATEN MANOKWARI, PROVINSI PAPUA BARAT)

EVALUASI PELAKSANAAN LAYANAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG

PELAKSANAAN DAN KENDALA DALAM MEWUJUDKAN DESA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI

PENYELESAIAN KONFLIK PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH BEKAS HGU MELALUI REFORMA AGRARIA (Studi di Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar)

MEKANISME, PROBLEMATIKA, DAN SOLUSI PENERAPAN SISTEM KPR DENGAN JAMINAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA KEPEMILIKAN RUMAH DI KECAMATAN PURWOREJO

PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPΤΡΚΗ) UNTUK SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA) DI KABUPATEN BANYUWANGI

ANALISIS KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH DAN POTENSI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP PENERAPAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (Studi di Kelurahan Warungboto, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

PELAKSANAAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH PADA BEKAS TANAH PERDIKAN (STUDI DI DESA PANUSUPAN, KECAMATAN REMBANG, KABUPATEN PURBALINGGA)

PERSEPSI PEGAWAI TENTANG REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PERTANAHAN BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA 1)

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PASAR APARTEMEN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PREDIKSI PERUBAHAN PENGGUNAΑΝ ΤΑΝΛΗ ΜMENGGUNAKAN CITRA LANDSAT 7 DAN 8 DALAM RANGKA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN (STUDI: DI KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

PENATAAN AKSES BERBASIS PERKEBUNAN ΚΟΡΙ (Studi Kasus di Desa Air Sempiang, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu)

STRATEGI MERAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN DAMPAK PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA MASYARAKAT (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar)

RESOLUSI KONFLIK ANTARA MASYARAKAT DESA SUMBERKLAMPOK DENGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI MELALUI REDISTRIBUSI TANAH

RANCANG DESAIN REFORMA AGRARIA PERKOTAAN (STUDI TANAH TELANTAR DI KOTA SURABAYA)