Jurnal Mimbar Hukum : Analisis kritik terhadap putusan mahkamah konstitusi nomer 36/PUU-X/2012 - Faktor Historis, sosiologi, politik, dan yuridis dalam penyusunan RUU HAP - Reforma Agraria paradigma pancasila dalam penataan kembali politik Agraria Nasional - Masalah keadilan pelaksanaan kewajiban virus sharing dalam sistem IHR - Perjanjian kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur publik - Kajian penguatan komonitas intelijen daerah - Suprogate mother dalam perspektif Hukum pidana Indonesia - Anti-terrorism legal framework in Indonesia Its development and challenges - The implemantation of natural disaster management progam in Indonesia between 2007 and 2013 - Creditor protection within corporate group insulvensy - Public policy Violation under new york convention - Intellektual property law in indonesia after 2001 - United kingdom and usa's legisi ations to clear historic contamination - The reform of corruption eracadication in Indonesia the prismatic law in the recont context.

Agricultural Land Redistribution

Kritik Atas Penangangan Konflik Agraria di Indonesia - Reforman Agraia Momentun Keadilan dan Kesejahteraan-Pertarungan Aktor dalam Konflik penguasaan Tanah dan Penambangan pasir Besi di Urut Sewu Kebumen-Belajar Dari Cilacap: Kebijakan Reforma Agraria Atau Redistribusi Tanah-Membaca Karakteris Dan Peta Gerakan Agraria Indonesia-Legitimati Identitas Adat Dalam Dinamika Politik Agraia- RUU Pertanahan :Antara Mandat dan Pengingkaran Terhadap UUPA 1960-Perkembangan Peraturan Mengenai Redistribusi Tanah Dalam Rangka Reforma Agraria di Kabupaten boyolali -Konsistensi Kebijakan Kantor Pertanahan Dalam Mensejahterakan Petani Miskin.

POLA IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL (PPAN) DI KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

PEMANFAATAN PERSAMAAN REGRESI BERGANDA UNTUK UJI RASIONALITAS HASIL ESTIMASI HARGA TANAH TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENENTU HARGA TANAH (STUDI KASUS DI DESA KARANG LOR KECAMATAN MANYARAN KABUPATEN WONOGIRI PROPINSI JAWA TENGAH)

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI PROPINSI JAWA TENGAH

Jaringan Referensi Satelit Pertanahan (JRSP) Dalam Pembangunan Kerangka Dasar Kadaster Nasional(Suatu Tinjauan Aspek Hukum dan Teknis) - Gejala Kontestasi Lahan Pertanian : Pintu Masuk Perubahan Perdesaan DIY - Inisiasi Koperasi dalam peningkatan Aset dan Akses Redistribusi Tanah di Kab.Tasikmalaya - Partisipasi Masyarakat dalm Penataan Ruang Kota (Studi Kasus Penataan Kota Melalui Kegiatan Konsulidasi Tanah di Kota Palagkaraya) - Tantangan dan Hambatan dalam Mewujutkan Pembangunan Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan) - Carut Marut Pengelolaan Administrasi Pertanahan Desa di Kalimantan Selatan (Studi di Kota Banjarbaru) - Peran Tokoh Dalam Dinamika Pertanahan di Kab.Purbalingga - Dimensi Kepemimpinan Lokal Dalam Menatakelola Sumberdaya Agraria (Pengalaman Koperasi Wangunwatie Karangnunggal Tasikmalaya) - Peran Citra Penginderaan Jauh Dalam Pengelolaan Sumberdaya Agraria - Pengelolaan Basis Data Penguasaan dan Pemilikan Tanah Dengan Pendekatan Basis Data Berorientasi Abyek.

Konsulidasi Tanah Sebagai Restorasi Kerusakan Wilayah Akibat Tsunami- Aceh - Sistem Tenurial dan Implikasinya pada Pola Produksi, Distribusi Komoditi dan Konservasi Tanah (Studi di Kec.Pameungkpeuk Kab.Garut) - Kondisi Akgrokologi dan masalah Penguasaan Tanah di Kab.Cilacap Prop.Jateng - Prospek Pengembangan Pertanian non Sawah pada Tanah Timbul di Kec.Kampung Laut Kab.Cilacap - Minat Masyarakat Penerima Redistribusi Tanah Terhadap Pensertipikatan Tanah (Studi di Kab.Kebumen Prop.Jawa Tengah) - Penmanfaatan Extensi 3D Analyst pada ARC VIEW GIS Untuk Pembuatan Basis Data dan Visuallisasi 3 D Penguasaan,Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) - Analisis Konversi Ruang Terbuka Hijau ke Penggunaan Perumahan di Kec.Tembalang Kota Semarang (Green Open Spece Conversion Analysision to the Use Housing Areas in Tembalang District, Semarang City) - Rasa Memiliki dan Budaya Organisasi Badan Pertanahan Nasional - Tanah Adat, Masyarakat Adat, dan Desa Adat - Kemiskinan di Kabupaten Kediri.

Pelaksanaan Redistribusi Tanah Swadaya di Kabupaten Lamongan

Penjualan Lelang Dalam Menjamin Hak-hak Kreditur Memeganh Hak Tanggungan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Purwokerto di Kantor Pelayanan Piutang dan lelang Negaga (KP2L) Purwokerto

Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Dalam Menerbitkan Surat Keputusan Redistribusi Atas Tanah

Keefektivitasan Peraturan kepala BPN nomor 4 tahun 1991 sebagai instrumen penggerak partisipasi masyrakat dalam pelaksanaan konsulidasi tanah perkotaan di kabupaten bandung

Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Kredit Perbankan yang Dijamin Dengan Hak Tanggungan

Konstruksi Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah dan Rumah dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara Cabang Purwokerto

Kunstruksi Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah dan Rumah Dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara Cabang Purwokerto

Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Dalam Menerbitkan surat Keputusan Redistribusi Atas Tanah

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN LANGKAT DAN KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Studi Alokasi Proyek Redistribusi Tanah Swadaya dalam mendukung PPAN di Kab.Lebak Prop.Banten

Perspektif petani miskin terhadap progam redistribusi tanah dan legalisasi aset di pesisir Kec.Puring kab.Kebumen