Faktor-Faktor Yang Berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelepasan Hak Atas Tanah Pada Proyek Peningkatan Jalan Salam-Sleman Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Ceramah : Direktur Landreform Pada Pekan Konsultasi Para Kepala Bagian Administrasi Direktorat Agraria Propinsi Seluruh Indonesia Tentang Tertib Pelaksanaan Administrasi Landreform

BULETIN IKATAN PUSTAKAWAN INDONESIA DAERAHMPROPINSI DIY VOLUME 29, NO. 1 JUNI 2020

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM ANGKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA IN FIGURES 1999

HIMPUNAN PIDATO GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2004

JURNAL PERTANAHAN : KHOTBAH NEGARA TENTANG SAWAH : IMPLEMENTASI KEBIJKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN LEBONG, PROPINSI BENGKULU

INKONSISTENSI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PEMBERIAN IJIN BARU DENGAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (ptsl) DI KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU

PROBLEMATIKA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DI KABUPATEN PORWOREJO PROPINSI JAWA TENGAH

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENGGUNAKAN APLIKASI SANTRI PTSL DAN SIAP UNTUK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) ( STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR PROPINSI JAWA BARAT)

LAPORAN HASIL PENELITIAN STRATEGIS TAHUN 2019 JUDUL LAPORAN IMPLEMENTASI PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI PROPINSI BENGKULU

LAPORAN HASIL PENELITIAN STRATEGIS TAHUN 2019 JUDUL LAPORAN PENGAKUAN DAN PERLAKUAN TANAH ADAT DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DI PROPINSI BENGKULU

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 38 TAHUN 2007

DESA ADAT KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROPINSI BALI

Pengorganisasi Petani Miskin Dalam Upaya Peningkatan Produksi Pertanian di Kabupaten Madiun Propinsi Jawa Timur.

KONSISTEN PENERAPAN POLA RUANG PENETAPAN STATUS TANAH DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KOTA BANJARBARU DAN KABUPATEN BANJAR

Narkoba dan Permasalahannya

BADAN PERTANAHAN NASIONAL ( KEPRPRES NO. 26 TAHUN 1988 BESERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BPN DI PROPINSI KABUPATEN KOTAMADYA(KEPUTUSAN KEPALA BPN NO.1 TH 1989)

Gambaran Hukum Pertanahan Di Provinsi Kalimantan Timur

KANTOR KUALITAS DATA FISIK DAN YURIDIS DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP GUNA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH(STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOLAKA PROPINSI SULAWESI TENGGARA)

PERANAN LEMBAGA ADAT MOSALAKI TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP(STUDI DI DESA NUAGENDA KECAMATAN WEWARIA KABUPATEN ENDE PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR)