PENGARUH PERTANAHAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN SOMBA OPU KAB. DATI II GOWA PROPINSI SULAWESI SELATAN.

PENGARUH PENDAFTARAN JUAL BELI TERHADAP JUMLAH PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH HAK MILIK ADAT DI KAB. DATI II TABANAN PROPINSI DATI I BALI.

PENGARUH KONSOLIDASI TANAH PERTANIAN TERHADAP CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KEC. BUA PENRANG KAB. LUWU PROPINSI SULAWESI SELATAN.

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH HAK MILIK DI DESA CIPUTAT KEC. CIPUTAT KAB. TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT.

PENGARUH PENDAPATAN KEPALA KELUARGA TERHADAP MINAT PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK DI DESA CIPUTAT KAB. TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT.

PETA PENDAFTARAN TANAH UNTUK PEMBERIAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DALAM MENGANTISIPASI TERJADINYA SERTIPIKAT GANDA DI KAB. DATI II BEKASI PROPINSI JABAR.

SUATU KAJIAN TENTANG SIMULASI SEBAGAI SARANA PENYAMPAIAN INFORMASI PERTANAHAN DI KAB. KULON PROGO PROPINSI D.I.YOGYAKARTA.

KENDALA-KENDALA PELAKSANAAN KONVERSI ATAS TANAH ADAT KE DALAM HUKUM TANAH NASIONAL (UUPA) DI KEC. PURWODADI KAB. GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH.

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK PERUSAHAAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TERTIB PENGGUNAAN TANAH DI KEC. KOTO TANGAH KOTAMADYA PADANG PROPINSI DATI I SUMBAR.

PENGARUH PERKEMBANGAN KOTA TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN INDIHIANG KAB. DATI II TASIKMALAYA PROPINSI JAWA BARAT.

Riau Menatap Masa Depan

STUDI TENTANG PEMBERIAN IJIN LOKASI PENATAAN RUANG KOTA PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT.

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL MASYARAKAT TERHADAP MINAT PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN ILIR BARAT I KOTAMADYA PALEMBANG PROPINSI SUMATERA SELATAN.

MANAJEMEN KEARSIPAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

HUBUNGAN NILAI LOKASI TERHADAP ALIH FUNGSI TANAH DI KOTA BATANG PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

PENGARUH PENGETAHUAN HUKUM PERTANAHAN KEPALA DESA TERHADAP PENDAFTARAN TANAH DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TNGKAT II BOGOR PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF DALAM MENUNJANG KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

REALISASI IZIN LOKASI SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PAKET KEBIJAKSANAAN DAN DEREGULASI PERTANAHAN 23 OKTOBER 1993 DI KECAMATAN KLARI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG PROPINSI JAWA BARAT.

PENGARUH LATIHAN JABATAN TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI SELATAN.

REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM HUBUNGANNYA DENGAN TARAF HIDUP PETANI PENGGARAPNYA DI DATI II BLITAR PROPINSI JAWA TIMUR.