Publikasi No.404: Penentuan Lokasi Daerah Miskin Propinsi Sulawesi Selatan

Buletin PAP: Sertipikat Ajudikasi PAP - Sertipikat Menjamin Kepastian Hukum-Pelatihan Singkat di Australia-Lokakarya Pendaftaran Sistimantik-TonggakSejarah dan Kebijakansanaan Baru-Pembetukan Tim Penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematik-Pengembangan Sumberdaya Manusia BPN-Kunjungan Studi Tim Land And Titling Project Laos ke PAP-Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan (CRS) Pusat-Kantah Kab.Tangerang Bebenah Diri-Monitoring Penyuluhan Pendaftran Tanah Sistematik Propinsi Sumatera Utara- dan kerjanya lulusan STPN.

Buletin BPN edisi khusus 1-tahun vii-2001: Workshop Tanah Ulayat di Propinsi Sumatera Barat (padang 23-24 oktober 2000).

Buletim BPN edisi khusus 2-tahun vii-2001: Proyek uji coba identifikasi tanah ulayat di nagari tigo jangko kabupaten tanah datar propinsi Sumatera Barat.

PUBLIKASI No.406 : Penentuan Lokasi Daerah Miskin Propinsi Sulawesi Tenggara.

PUBLIKASI No.407 : Penentuan Lokasi Daerah Miskin Propinsi Sulawesi Utara

DAMPAK KERJASAMA EKONOMI INDONESIA SINGAPURA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PROPINSI RIAU TERHADAP SERTIPIKAT TANAH DI KABUPATEN KEPULAUAN RIAU.

PENGARUH KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI KOTAMADYA DATI II DENPASAR PROPINSI BALI.

BERBAGAI FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KABUPATEN GOWA PROPINSI SULAWESI SELATAN.

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP HASIL PROYEK PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN TANAH BERDASARKAN PP 10/1961 DI KOTAMADYA BANDAR LAMPUNG PROPINSI LAMPUNG.

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENDAPATAN KEPALA KELUARGA TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH HAK MILIK DI KECAMATAN PURWOREJO KLAMPAK KABUPATEN BANJARNEGARA PROPINSI JAWA TENGAH.

SISTEM BIROKRASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROPINSI SUMATERA SELATAN.

PENGARUH LUAS PEMILIKAN TANAH PERTANIAN TERHADAP PEMBUKAAN HUTAN DI LOKASI TAMAN NASIONAL KERINCI PROPINSI JAMBI.

STATUS PENGUASAAN DAN PERALIHAN TANAH OLEH MASYARAKAT KUBU MENURUT UNDANG-UNDANG AGRARIA DI PROPINSI JAMBI.

TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN BAGIAN PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK-HAK TANAH DI PROPINSI JAMBI DALAM MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM ADMINISTRASI PERTANAHAN.

PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA IKUT MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM PERTANAHAN DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN MALUKU UTARA PROPINSI MALUKU.

TINJAUAN HAK ATAS TANAH UNTUK PERWAKILAN ASING DI PROPINSI DKI JAKARTA.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA TANAH ALANG-ALANG DI KABUPATEN KERINCI PROPINSI JAMBI.

KOSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM MEWUJUDKAN PEMUKIMAN PERKOTAAN YANG TERATUR DI KOTAMADYA DENPASAR PROPINSI BALI.

PERANAN CADANGAN TANAH DAN IZIN LOKASI DALAM PEMANFAATAN TANAH UNTUK SEKTOR PERKEBUNAN DI BATANGHARI PROPINSI JAMBI.