Informasi Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan 2013 (Semester I)

PUBLIKASI No.406 : Penentuan Lokasi Daerah Miskin Propinsi Sulawesi Tenggara.

PUBLIKASI No.407 : Penentuan Lokasi Daerah Miskin Propinsi Sulawesi Utara

Pembangunan Di Desa

Dampak Pemanfaatan Muka Bumi Sehubungan dengan Lingkungan Hidup

Mangrove dan Tumbuhnya

Himpunan Beberapa Kebijaksanaan Pemerintah Penunjang Kegiatan Pembangunan Pertanahan dan Transmigrasi

Peran PPAT dalam penerapan sistem SELF ASSESSMENT pada pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangun (BPHTB) berkaitan dengan akta yang dibuatnya.

Pweran dan Tanggung Jawa Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT) Dalam Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan (BPHTB)

peranan pejabat pembuat akta tanah ( PPAT ) dalam Rangka Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melaului Pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT)

Peran PPAT dalam rangka pengawasan dan pengamanan pembayaran BPHTB dan PPh peralihan Hak Atas Tanah di kantorn notaris/PPAT Emanuel Retinah.

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

STUDI TENTANG PENINGKATAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Vakidasi PPH dan BPHTB untuk Percepatan Proses Peralihan Hak Atas Tanah di Kab. Sleman

PENENTUAN KALA PEMUTAKHIRAN DATA NILAI PASAR TANAH BERDASARKAN BESAR DAN POLA NILAI PASAR TANAH SERTA BESAR POTENSI KEHILANGAN PENDAPATAN BAGI DAERAH (Studi di Bagian Wilayah Kota Yogyakarta, Pinggiran Kota, Dan Desa)

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENERIMAAN BPHTB DANPELAYANAN PERTANAHAN Studi di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

Implikasi Penghapusan Verivikasi BPHTB Terhadap Pelayananan Pertanahan (Studi di kantor pertanahan kota padang).

Kajian Pengenaan BPHTB Terhadap Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah serta Implikasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Pro.Jawa Tengah.

Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Agraria

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Menghitung Objek dan Cara Pengajuan Keberatan Pajak