Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi (SJDI) Hukum: Informasi Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan

UPAYA PENYELESAIAN BIDANG TANAH KLUSTER 3 (K3) BACKLOG PTSL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA

ANALISIS POTENSI PENERIMAAΝ ΒΡΗΤΒ ΒBERDASARKAN NJOP, ZNT, DAN HARGA PASAR DI KECAMATAN PEBAYURAN KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT

RANCANG BANGUN APLIKASI PENILAIAN TANAH MASSAL BERDASARKAN K-NEAREST NEIGHBOR (KNN) REGRESSION BERBASIS

SIMULASI PERHITUNGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BERDASARKAN NILAI TANAH PADA PETA ZONA NILAI TANAH NILAI JUAL OBJEK PAJAK DAN NILAI PASAR TANAH (STUDI KASUS DI KEL PARIGI BARU, KEC PONDOK AREN, KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022)

PENINGKATAN KUALITAS BIDANG TANAH DARI KLASTER 3 MENJADI KLASTER 1 PADA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN PADA HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN BADAN PENGUASAAN BATAM

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM AKSELERASI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PARSIPASI MASYARAKAT (STUDIKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEBUMEN)

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KLUSTER 3 DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP, DAMPAK DAN UPAYA PENYELESAIANNYA DI KABUPATEN MAGELANG

INTEGRASI LAYANAN PERPAJAKAN TANAH DI KABUPATEN BULELENG

Pelanggaran PPAT Dalam Penitipan Uang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Sebelum Berlakunya Peraturan Menteri agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018

Kehati Hatian PPAT Dalam Pembuatan Akta Di Kantor PPAT Mustika Rahaju, S.H.

Peranana PPAT Dalam Pendaftaran Peralihan HAT Terhadap Validasi BPHTB dan PPH

Penanganan Keterlambatan Pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Praktik Hibah Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Hak Melalui Jual Beli Tanah Terdaftar(Studi Kasus Di Pajabat Oembuat Akta Tanah Iin Suny Atmadja,SH., MH)

Pelayanan PPAT dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli di Kabupaten Sleman

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH(PPAT) DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI

STATUS HUKUM TERHADAP PEMECAHAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG SEDANG TERIKAT HAK TANGGUNGAN(STUDI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEMATANGSIANTER, PROVINSI SUMATERA UTARA)

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU