PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: permen
KATA KUNCI: permen
 | Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah - Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan - PT Gramedia Widiasarana - 2005 - Pertanahan,Sertifikat Tanah |
 | PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KABUPATEN/KOTA - Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang BPN - 2018 - Pedoman,Permen Agraria Dan tata Ruang BPN |
 | EVALUASI PENERAPAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI PADA PENDAFTARAN TANAH SPORADIS MENURUT PERATURAN MENTERI ATR/KBPN NOMOR 16 TAHUN 2021 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Asas Kontradiktur Delimitasi,Evaluasi,Pendaftan |
 | ANALISIS PERMASALAHAN PENATAUSAHAAN ASET TANAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Aset tanah,Barang Milik Daerah,Penatausahaan |
 | PENGGANTIAN TANAH KAS DESA YANG TERKENA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG (Studi di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Kas Desa,Proyek Pembangunan Jalan Tol Kediri,Tulungagung |
 | EVALUASI PELAKSANAAN LAYANAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Hak Tanggungan Elektronik,Mekanisme,Evaluasi |
 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN BATAS MAKSIMUM PENGUASAAN PULAU OLEH PIHAK ASING DI PULAU-PULAU KECIL.
(STUDI DI PULAU GILI NANGGU, KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penguasaan Pulau,Batas Maksimum,Pulau,Pulau Kecil,Pihak Asing,Hak Guna Bangunan |
 | EVALUASI IMPLEMENTASI PENGADAAN TANAH UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Evaluasi,Analisis SWOT,Implementasi,Pengadaan Tanah,Ruang Terbuka Hijau |
 | PENATAUSAHAAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR MENJADI TANAH NEGARA BEKAS TANAH TELANTAR SEBAGAI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (Studi Kasus PT. Citrawahana Rimba Kencana Di Provinsi Banten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Telantar,Hak Guna Usaha,Pemegang Hak |
 | STRATEGI MERAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN DAMPAK PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA MASYARAKAT (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Zona Integritas,Strategi,Implementasi,aktor Pendukung dan Penghambat,Dampak |
 | PROSPEK PEMANFAATAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN UNTUK MENGOPTIMALKAN KEAMANAN DOKUMEN PERTANAHAN ELEKTRONIK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Blockchain,dokumen pertanahan elektronik,keamanan data |
 | PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK AKIBAT PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAT ADMINISTRASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 149/PID.B/2023/PN.SKT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - putusan pengadilan,perlindungan hukum,kepastian |
 | KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TANAH HAK MILIK ANTARA PERUSAHAAN PENGEMBANG DENGAN PEMILIK TANAH (Studi Perolehan Tanah Pengembang Perumahan di Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PPJB,Penyediaan Tanah,Perusahaan Pengembang,Jual Beli |
 | POTENSI PEMANFAATAN PETA BIDANG TANAH PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) KALURAHAN LENGKAP SEBAGAI PENDUKUNG DALAM PENETAPAN BATAS WILAYAH KALURAHAN (Studi di Kalurahan Sendangarum dan Sendangrejo Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Batas Administrasi,PBT,PTSL |
 | HIMPUNAN TERJEMAHAN RESMI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2021 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2021 - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN BIRO HUKUM - 2023 - Permen AgrariaTahun 2021 |
 | PRAKTIK KEBIJAKAN SURVEYOR BERLISENSI (ANALISIS DAN EVALUASI PERMEN ATR/BPN/NO.9/2021 Jo No. 8/2022 - STPN Press - 2024 - Surveyor berlisensi |
 | PEMANFAATAN PETA BIDANG TANAH PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP UNTUK PENEGASAN BATAS ADMINISTRASI WILAYAH (STUDI DI DESA KEBUN DALAM, KECAMATAN ABUNH TINGGI, KABUPATEN LAMPUNG UTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Batas,administrasi,PTSL |
 | LEMENTASI PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN BERDASARKAN PERMEN ATR/KBPN NOMOR 12 TAHUN 2021 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Pertimbangan teknis pertanahan,KKPR,penataan ruang |
 | KAJIAN IMPLEMANTASI KEBIJAKAN DALAM PERCEPATAN PENGUKURAN BIDANG TANAH (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - tanda batas,kontradiktur delimitasi,implementasi |
| ANALISIS SPACIAL DAMPAK TERJADINYA TANAH TERINDIKASI MUSNAH DI KABUPATEN DEMAK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Banjir rob,Tanah,Analisis spasial,Sataus Hak Atas Tanah |
