
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | PENYELESAIAN TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN (HGB) DI ATAS SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) DI DESA CITERAS KECAMATAN RANGKAS BITUNG KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - tumpang tindih sertipikat,Hak Guna Bangunan,Hak Milik,sengketa pertanahan,kepastian hukum |
![]() | EFEKTIVITAS PERAN KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU DALAM MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM MELALUI PROSES MEDIASI SENGKETA TANAH - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - mediasi,sengketa pertanahan,kepastian hukum,kantor pertanahan,Kota Bengkulu |
![]() | HASIL MEDIASI PERTANAHAN SEJAK BERLAKUNYA PASAL 44 AYAT (5) PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN Studi Kasus: Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - mediasi pertanahan,hasil mediati,Pengadilan Negeri,kepastian hukum |
![]() | ANALISIS STATUS HUKUM TANAH BELUM TERDAFTAR YANG DIKUASAL INSTANSI PEMERINTAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS: AKTA PERDAMAIAN NOMOR: 12/Pdt, G/2020/PN Mkm.) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - tanah belum terdaftar,kepentingan umum,akta perd,kepastian hukum,pendaftaran tanah |
![]() | Keluar Dari Kemelut Maluku : Refleksi Pengalaman Praktis Bekerja untuk Perdamaian Maluku - Pustaka Pelajar - 2001 - Kemelut Maluku |
![]() | Konflik Kalbar dan Kalteng : Jalan Panjang Meretas Perdamaian - Pustaka Pelajar - 2008 - Konflik Kalbar |
![]() | PENYELESAIAN SENGKETA JASA DI TINJAU MENURUT HUKUM EKONOMI SYARI'AH - Pustaka diniyah - 2024 - Penyelesaian Sengketa |
![]() | HUKUM ACARA PERDATA TENTANG GUGATAN, PERSIDANGAN, PENYITAAN, PEMBUKTIAN, DAN PUTUSAN PENGADILAN EDISI KEDUA - Sinar Grafika - 2017 - Hukum Acara Perdata |
![]() | Perspektif Agraria Kritis
Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris - PPPM STPN - 2018 - Perspektif Agraria Kritis |
![]() | ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA - Pustaka Baru Press - 2024 - Hukum,Law |
![]() | PENGGUNAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN AJB NO. 30 TAHUN 1994 DENGAN SERTIPIKAT HM NO. 1447 TAHUN 2018 (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mediasi,Sengketa Pertanahan,Kantor Pertanahan |
![]() | PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sengketa,Mediasi,Pertanahan |
![]() | Restorative Justice
Hukum Masyarakat Nelayan Saka dalam Sistem Hukum Nasional Hukum Penguasaan, Pemilikan, & Konflik Saka Sebuah Penelitian Hukum (Legal Research) - Pustaka Pelajar - 2013 - Ilmu Hukum |
![]() | PENGGUNAAN MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKΕΤΑ TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) HAK ATAS TANAH DI KELURAHAN GUNUNG ANYAR TAMBAK, KECAMATAN GUNUNG ANYAR, KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Mediasi,Sertipikat Ganda,Hak Milik,Kantor Pertanahan |
![]() | IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA AKSES JALAN DI ATAS TANAH HAK MILIK (Studi Sengketa Akses Jalan di Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - sengketa tanah,akses jalan,mediasi,ishlah |
![]() | HUKUM ACARA PERDATA TENTANG GUGATAN, PERSIDANGAN, PENYITAAN, PEMBUKTIAN, DAN PUTUSAN PENGADILAN - Sinar Grafika - 2017 - Hukum Acara Perdata |
![]() | REFORMA AGRARIA TANAH ULAYAT - STPN Press - 2021 - Tanah Ulayat,Reforma Agraria |
![]() | POLITIK IDENTITAS: PROBLEMATIKA DAN PARADIGMA SOLUSI KEETNISAN VERSUS KEINDONESIAAN DI ACEH, RIAU, BALI DAN PAPUA - PT Bumi Aksara - 2019 - Politik dan Kebudayaan Indonesia |
![]() | Spiral Kekerasan - Insist Press - 2000 - Gerakan Sosial |
![]() | INDONESIA DAN MISIPERDAMAIAN PBB : TINJAUAN DIPLOMASI DAN POLITIK LUAR NEGERI - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM - 2013 - Perdamaian |