
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI SUBJEK HUKUM: KECAKAPAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM LAPANGAN HUKUM PRIVAT DAN PUBLIK - The Samdhana Institute - 2017 - Masyarakat Hukum Adat,Hukum,Masyarakat Adat |
![]() | ERAGON - PT Gramedia Pustaka Utama - 2019 - Sejarah dan Naga |
![]() | Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing (Tinjau Politik Hukum dan Perlindungan Warga Negara Indonesia) - STPN Press - 2015 - Politik Hukum,Perlindungan WNI |
![]() | HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA EDISI REVISI - PT RajaGrafindo Persada - 2020 - Hukum Tata Negara |
![]() | TATA RUANG BERBASIS PADA KESESUAIAN LAHAN - Badan Penerbir Universitas Diponegoro - 2005 - Perencanaan wilayah dan kota |
![]() | KATALOG BUKU DEEPUBLISH KOLEKSI TAHUN 2023/2024 - Deepublisstore.com - 2024 - Katalog Buku |
![]() | PEMANFAATAN SERTIPIKAT TANAH HASIL PENDAFTARAN TANAH LINTAS SEKTOR BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DESA KALITENGAH KECAMATAN TENGAHTANI KABUPATEN CIREBON - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pendaftaran Tanah Lintas Sektor,UMKM,dan Pemanfataan Sertipikat Tanah |
![]() | PROBLEMATIKA TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN TANAH PADA OBJEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (Studi di Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tumpang Tindih,Kepemilikan Tanah,PTSL |
![]() | ANALISIS KESESUAIAN RENCANA DETAIL TATA RUANG TERHADAP POTENSI PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN BOJONGSOANG, KABUPATEN BANDUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perubahan Penggunaan Lahan,Kesesuaian RDTR,Potensi Perubahan Penggunaan Lahan |
![]() | KEBIJAKAN PENANGANAN LAHAN PERMUKIMAN PADA KAWASAN RAWAN BENCANA GUNUNG BERAPI (Studi Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi, Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kawasan Rawan Bencana,Gunung Merapi,Permukiman,Kalurahan Umbulharjo |
![]() | TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 166/B/2022/PT.PTUN.JKT.) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Hak Milik,Pembatalan,Pengadilan Negeri,Pengadilan TUN |
![]() | KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TANAH HAK MILIK ANTARA PERUSAHAAN PENGEMBANG DENGAN PEMILIK TANAH (Studi Perolehan Tanah Pengembang Perumahan di Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PPJB,Penyediaan Tanah,Perusahaan Pengembang,Jual Beli |
![]() | PERUMUSAN SOLUSI DAN POTENSI DAMPAK PROBLEMATIKA STATUS PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH SURAT HIJAU DI KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Izin Pemakaian Tanah,Penguasaan Pemilikan Tanah,Surat Ijo,Tanah Partikelir |
![]() | PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI KAWASAN HUTAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kawasan Hutan,Permasalahan Hukum,APIP |
![]() | PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI MASYARAKAT KAWASAN RAWAN LONGSOR KABUPATEN BANTUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Relokasi,Kawasan Rawan Longsor,Tanah Kas Desa |
![]() | PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI MASYARAKAT KAWASAN RAWAN LONGSOR KABUPATEN BANTUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kawasan Rawan Longsor,Tanah Kas Desa |
![]() | PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI MASYARAKAT KAWASAN RAWAN LONGSOR KABUPATEN BANTUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Relokasi,Kawasan Rawan Longsor,Tanah Kas Desa |
![]() | HUKUM PENDAFTARAN TANAH & HAK TANGGUNGAN - Sinar Grafika - 2019 - Tanah,Aspek Hukum |
![]() | KUHP 2023 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA UNDANG-UNDANG RI NO.1 TAHUN 2023 - Sinar Grafika - 2024 - Undang,Undang & Peraturan |
![]() | HUKUM PERIKATAN - Sinar Grafika - 2016 - Hukum Perikatan |