PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: peraturan
KATA KUNCI: peraturan
 | UNDANG-UNDANG AGRARIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA - Pustaka Mahardika - 2025 - Hukum,Law |
 | IMPLEMENTASI PERATURAN PENDAFTARAN TANAH WARIS OLEH NOTARIS - PT Refika Aditama - 2022 - Hukum,Law |
 | HUKUM TATA NEGARA INDONESIA PEMIKIRAN DAN PRAKTIK KETATANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN SEJARAH DAN NILAI-NILAI AUTENTIK BANGSA - Raja Wali Pers PT Raja Grafindo Persada - 2025 - Hukum,Law |
 | HUKUM AGRARIA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH EDISI REVISI - PT Refika Aditama - 2007 - Hukum Pertanahan,Sejarah Pertanahan |
 | PELAKSANAAN ALIH MEDIA DALAM TAHAPAN SURAT UKUR ELEKTRONIK MENJADI SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATAEN BOGOR I - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Surat Ukur Elektronik,Implementasi,Kendala,Solu |
| KONSTRUKSI ANGGAPAN PELEPASAN HAK (Rechtsverwerking) DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM - Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta - 2019 - Anggapan Pelepasan Hak,revlitsverwerking Pendaft,Konstruksi,Kepastian Hukum |
| PENINGKATAN KUALITAS PRODUK PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR) - Departemen Teknik Geodesi Fakultas Tekni9k UGM - 2023 - Kualitas Layanan Pertanahan,Sistem Administrasi P,Evaluasi Kualitas Produk Pendaftaran Tanah,Data Elektronik Pendaftaran Tanah,Kerangka Kerja Peningkatan Kualitas Produk Pendaft |
| KESIAPAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI LAYANAN PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DEKANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Elektronik,STOPE,Transfirman Digital,Kesiapan |
| STUDI KASUS KEBERHASILAN PROYEK PENGADAAN TANAH BANDARA MOZES KILANGIN TIMIKA (STUDI KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA TENGAH) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah,Bandara Mozes Kilangin,Kepentingan Umum,Perpres 65 Tahun 2006,Studi Kasus,Keberhasilan Proyek,Kabupaten Mimika |
| RESPONSIBILITAS MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TAHUN 2024 DI DESA CIBUNGUR, KECAMATAN SUKARESMI, KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Pendaftaran Tanah,PTSL,Responsibilitas |
| UPAYA MEWUJUDKAN PENDAFTARAN TANAH KOTA LENGKAP DI KOTA TERNATE DITINJAU DARI ASPEK 5 M (MAN, MATERIAL, MACHINE, MONEY, METHOD) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kota Lengkap,Pendaftaran Tanah,Kualitas Data,SM,MArial Machine,Money,Method),SWOT,StrengthsWeaknesses,Opportunities,Threat |
| ANALISIS PROBLEMATIKA DAN SOLUSI KEGIATAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI DALAM TAHAP PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL YOGYAKARTA BAWEN DI KABUPATEN SLEMAN (Studi di Kalurahan Margokaton, Kapanewon Scyegan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah,Jalan Tol,inventarisasi dan identifikasi,Margokaton,Sleman |
| OPTIMALISASI PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM KAWASAN SEMPADAN PANTAL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Hak Pengelolaan,Pemerintah Kabupaten Pangandaran,Kendala,Pemanfaatan,Kewenangan |
| DAMPAK TIDAK TERKOORDINASINYA ADMINISTRASI TANAH TERINDIKASI TERLANTAR BAGI LAYANAN PEMECAHAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR II - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Terindikasi Terlantar,Inventaritasi,Pemecahan Hak Atax Tanah,HGB |
| PERAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM PENENTUAN BATAS ADMINISTRASI DESA LANGGENG, KECAMATAN TLOGOMULYO, KABUPATEN TEMANGGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - PTSL,batas administrasi desa,penetapan dan penegasan batas |
| PROBLEMATIKA PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Pengganti,Pendaftaran Tanah,Kepastian Hukum,Elektronik,Kantor Pertanahan |
| IMPLEMENTASI PENGADAAN TANAH JALAN TOL SERANG-PANIMBANG TERHADAP BIDANG TANAH MASYARAKAT PROGRES, PERMASALAHAN, DAN SOLUSINYA (STUDI DI DESA MUARADUA DAN DESA PASIRGINTUNG KABUPATEN LEBAK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan tanah,kawasan hutan,masyarakat,Jalan Tol,penyelesaian permasalahan |
| PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Implementasi,Sertipikat Elektronik,Tanah Aset Pemerintah |
| PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA BERBASIS POTENSI WILAYAH (Stadi Di Kalurahan Patat, Kapanewon Parak, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Penataan akses,Reforma agraria,Potensi |
| UPAYA PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR DALAM PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2024 (STUDI TANTANGAN DAN SOLUSI) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pemanfaatan Tanah,Tanah Kalurahan,Pemerintah Kal,Peraturan Gubernur,Tantangan dan Solusi,Condongc |
