PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: peraturan
KATA KUNCI: peraturan
 | Pertanahan Agraria, dan Tata Ruang - Kencana - 2017 - Pertanahan |
 | IMPLEMENTASI PRINSIP KEPENTINGAN DI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN EDISI REVISI - Sinar Grafika - 2020 - Tata Guna Tanah |
 | Politik dan Hukum Agraria - Liberty Yogyakarta - 1997 - Hukum Agraria,Politik |
 | UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH UU RI NO. 32 & 33 TAHUN 2004 - SL Media - 2011 - Peraturan,Undang,Undang Otonomi Daerah |
 | LEGALITAS DAN LEGITIMASI SURAT KETERANGAN TANAH : mengusahakan perlindungan hukum yang realitis terhadap penguasaan tanah secara sah di indonesia - Yayasan Pustaka Obor Indonesia - 2024 - Surat Keterangan Tanah,SKT |
 | DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN TERHADAP PENURUNAN PRODUKSI PANGAN (Studi di Kalurahan Sidomoyo, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Alih Fungsi Lahan,Penggunaan Lahan Non,Pertanian,Produktivitas dan produksi Pertanian |
 | PROBLEMATIKA DAN SOLUSI TAHAP PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG (Studi di Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Problematika,Pengadaan Tanah,Solusi |
 | DAMPAK PEMANFAATAN TANAH KAS DESA SEBAGAI DESA WISATA KAMPOENG MATARAMAN BAGI PEMERINTAH DESA SERTA MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kas Desa,Permasalahan,Dampak Pemanfaatan |
 | PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENDAFTARAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
(Studi di Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Lewokluok,Masyarakat Hukum Adat,Tanah Ulayat,Kawasan Hutan,Pendaftaran Tanah |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENERTIBAN TANAH TELANTAR
(Studi Kasus Hak Guna Bangunan PT Tanah Mas Duaja di Kecamatan Tembalang. Kota Semarang, Jawa Tengah) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Telantar,Hak Guna Bangunan,Pelaksanaan |
 | KESESUAIAN DAN KETIDAKSESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG CENTRAL BUSINESS DISTRICT TELUK KENDARI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEMUDAHAN IZIN BERUSAHA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - kesesuaian dan ketidaksesuaian,RDTR,kemudahan be |
 | PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PENGUASAAN TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) (STUDI KASUS DI DESA PED, KECAMATAN NUSA PENIDA. KABUPATEN KLUNGKUNG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Implementasi Pengawasan dan Pengendalian,Penguasaan Tanah Oleh WNA,Sewa,menyewa,Wilayah P |
 | EVALUASI PENERAPAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI PADA PENDAFTARAN TANAH SPORADIS MENURUT PERATURAN MENTERI ATR/KBPN NOMOR 16 TAHUN 2021 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Asas Kontradiktur Delimitasi,Evaluasi,Pendaftan |
 | PERUBAHAN ASET PENGHIDUPAN PIHAK YANG BERHAK PASCA PENGADAAN TANAH JALAN TOL YOGYAKARTA-BAWEN DI KALURAHAN TAMBAKREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengadaan Tanah,Aset penghidupan,pihak yang berhak |
 | PROBLEMATIKA DAN STRATEGI PENGELOLAAN ARSIP VITAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Arsip,Arsip Vital,Pengelolaan Arsip,Kementerian ATR,BPN |
 | PROBLEMATIKA PENGATURAN TANAH PADA KAWASAN SEMPADAN SUNGAI (STUDI DI SUNGAI WINONGO, KALURAHAN TIRTONIRMOLO, KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sempadan Sungai,Efektivitas Peraturan,Interpretasi Stakeholder |
| PROBLEMATIKA PENGATURAN TANAH PADA KAWASAN SEMPADAN SUNGAI (STUDI DI SUNGAI WINONGO, KALURAHAN TIRTONIRMOLO, KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sempadan Sungai,Efektivitas Peraturan,Interpretasi Stakeholder |
 | IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KECAMATAN PATIKABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - RDTR,Implementasi,Kendala |
 | ANALISIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN PTUN NO. 53/G/2020/PTUN.SBY) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - pembatalan hak atas tanah,putusan pengadilan,penanganan kasus |
| IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KECAMATAN PATIKABUPATEN PATI Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - RDTR,Implementasi,Kendala |
