PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: peraturan
KATA KUNCI: peraturan
 | SISTEM PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI KALURAHAN SUMBERRAHAYU, KAPANEWON MOYUDAN, KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Kas Desa,Pengelolaan Tanah Kas Desa,Pendapatan Asli Desa |
| PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL PEKANBARU-BANGKINANG DI KAWASAN HUTAN DESA RIMBO PANJANG, KECAMATAN TAMBANG, KABUPATEN KAMPAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol,Kawasan HPK,Kompensasi |
| KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA BERPERSPEKTIF PRO-POOR:STUDI TATA KELOLA TANAH KAS KALURAHAN DI KALURAHAN BANGUNKERTO, KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kebijakan Pembangunan Desa,Kebijakan Pro,Poor Tata Kelola Tanah Kas Kalurahan |
| ANALISIS BINGKAI MEDIA MASSA DALAM PEMBERIAN HOU, HGB, DAN HAK PAKAI DALAM DUA SIKLUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA (IKN) DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - framing media,kebijakan hak atas tanah,IKN,agenda setting,ekonomi politik media,respon |
| TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA DENGAN TANAH MASYARAKAT OSTUM DI DESA DENGKENG KECAMATAN WEDI KABUPATEN KLATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Kas Desa,Tukar Menukar,Aset Desa,Pengelolaan Aset Desa |
| DINAMIKA IMPLEMENTASI SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Elektronik,Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah,SWOT |
| TUKAR MENUKAR TANAH ANTARA KALURAHAN DENGAN MASYARAKAT (Studi Kalurahan Trirenggo, Kapaneton Bantul, dan Kalurshan Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tukar Menukar,Kalurahan,Masyarakat,Buku Letter C |
| PROBLEMATIKA PELAKSANAAN ALIH MEDIA DI KANTOR PERTANAHΑΝ ΚΑΒUPATEN BANYUMAS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alih Media,Digitalisasi Pertanahan,Surat Ukur El,Buku Tanah Elektronik,Transformasi Digital,Administrasi Pertanahan,Kabupaten Banyumas |
| ANALISIS PENYALAHGUNAAN IZIN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA (STUDI KASUS DI KALURAHAN CONDONGCATUR KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Kas Desa,Penyalahgunaan Izin,Condongcatur,Dampak Sosial,Ekonomi,Regulasi Pertanahan,Pergu |
| IMPLEMENTASI LAYANAN MEKEPUNG KEBO (MELAYANI KE DESA HAGL PEMOHON LANGSUNG KHUSUS HARI RABO) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBRANA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mekepung Kebo,layanan pertanahan,inovasi pelayanan publik,kualitas layanan,Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana |
| ANALISIS KESESUAIAN DATA PEMETAAN BIDANG TANAH UNTUK PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DI DESA WINONG KECAMATAN BOYOLALI KABUPATEN BOYOLALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - RDTR,Kualitas Data Pertanahan,Peta Unduh Persil,Peta Bidang Tanah DPUPR |
| ANALISIS KEBIJAKAN HAK ATAS TANAH PASCA BENCANA BANJIR BANDANG DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kebijakan Hak Atas Tanah,Banjir Bandang,Tata Ruang Wilayah,Relokasi,Kelurahan Rua,Kota |
| EVALUASI PROSES PENETAPAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR ITAHUN 2974 DÂN MUATAN POLA RUANG RENCANA LATA RUANG WHAYAH KOTA PEMATANGSIANTAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Rencana Tata Ruang Wilayah,Penggunaan Lahan Eksisting,Kesesuaian Pola Ruang |
| PROBLEMATIKA ALIH MEDIA DALAN LAYANAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR EFRIAN AHAN KABUPATEN BOGOR I - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Buku Tanah,Surat Ukur,Problematika dan Solusi,A |
| STRATEGI PENINGKATAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK DI KOTA MALANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - RTH,Kota Malang,RTRW,Keberlanjutan,Pentahelix |
| PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 29/6/2017/PTUN-PTK (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBURAYA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pencabutan Sertipikat Hak Atas Tanah,Putusan Peng,Penyelesaian Perkara,Sengketa Tanah Indonesia |
| EFEKTIVITAS FUNGSI PENGATURAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2024 PADA PENYELESAIAN PERMASALAHAN GANTI RUGI OBYEK TANAH KAS DESA DALAM PENGADAAN TANAH (Studi Pada Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Jlantah Di Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah,Proyek Strategis Nasional,Tanah Kas Desa,Ganti Rugi,Efektivitas |
| KONFLIK PENGUASAAN ASET TANAH ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DENGAN PT PERTAMINA (PERSERO) (Studi di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Konflik Agraria,Penguasaan Tanah,Aset Tanah |
| SENGKETA PERSETUJUAN TUKAR-MENUKAR BIDANG TANAH (Studi Kasus: Surat Keputusan (SK) Bupati Badung Nomor 220001/HK/2008 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung Dengan Tanah Milik Perorangan Atas Nama Harijanto Karjadi) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tukar Menukar Bidang Tanah,Sengketa Pertanahan,Penyelesaian,Keabsahan Hukum,Mediasi,Ganı Rugi |
| PERAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PEMBERANTASAN MAFIA TANAH (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mafia Tanah,Peran,Kendala,Solusi |
