PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: peraturan
KATA KUNCI: peraturan
 | IMPLEMENTASI LAYANAN MEKEPUNG KEBO (MELAYANI KE DESA HAGL PEMOHON LANGSUNG KHUSUS HARI RABO) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBRANA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mekepung Kebo,layanan pertanahan,inovasi pelayanan publik,kualitas layanan,Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana |
| ANALISIS KESESUAIAN DATA PEMETAAN BIDANG TANAH UNTUK PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DI DESA WINONG KECAMATAN BOYOLALI KABUPATEN BOYOLALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - RDTR,Kualitas Data Pertanahan,Peta Unduh Persil,Peta Bidang Tanah DPUPR |
| ANALISIS KEBIJAKAN HAK ATAS TANAH PASCA BENCANA BANJIR BANDANG DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kebijakan Hak Atas Tanah,Banjir Bandang,Tata Ruang Wilayah,Relokasi,Kelurahan Rua,Kota |
| EVALUASI PROSES PENETAPAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR ITAHUN 2974 DÂN MUATAN POLA RUANG RENCANA LATA RUANG WHAYAH KOTA PEMATANGSIANTAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Rencana Tata Ruang Wilayah,Penggunaan Lahan Eksisting,Kesesuaian Pola Ruang |
| PROBLEMATIKA ALIH MEDIA DALAN LAYANAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR EFRIAN AHAN KABUPATEN BOGOR I - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Buku Tanah,Surat Ukur,Problematika dan Solusi,A |
| STRATEGI PENINGKATAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK DI KOTA MALANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - RTH,Kota Malang,RTRW,Keberlanjutan,Pentahelix |
| PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 29/6/2017/PTUN-PTK (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBURAYA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pencabutan Sertipikat Hak Atas Tanah,Putusan Peng,Penyelesaian Perkara,Sengketa Tanah Indonesia |
| EFEKTIVITAS FUNGSI PENGATURAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2024 PADA PENYELESAIAN PERMASALAHAN GANTI RUGI OBYEK TANAH KAS DESA DALAM PENGADAAN TANAH (Studi Pada Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Jlantah Di Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah,Proyek Strategis Nasional,Tanah Kas Desa,Ganti Rugi,Efektivitas |
| KONFLIK PENGUASAAN ASET TANAH ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DENGAN PT PERTAMINA (PERSERO) (Studi di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Konflik Agraria,Penguasaan Tanah,Aset Tanah |
| SENGKETA PERSETUJUAN TUKAR-MENUKAR BIDANG TANAH (Studi Kasus: Surat Keputusan (SK) Bupati Badung Nomor 220001/HK/2008 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung Dengan Tanah Milik Perorangan Atas Nama Harijanto Karjadi) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tukar Menukar Bidang Tanah,Sengketa Pertanahan,Penyelesaian,Keabsahan Hukum,Mediasi,Ganı Rugi |
| PERAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PEMBERANTASAN MAFIA TANAH (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mafia Tanah,Peran,Kendala,Solusi |
| PERAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI DALAM PENYELESAIAN KASUS MAFIA TANAH (STUDI KASUS PEMALSUAN SERTIPIKAT TANAH ) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mafia Tanah,Peran Kantor Pertanahan,Pemalsuan Sertipikat Tanah |
| EKSPLORASI PEMETAAN DESA LENGKAP DI DESA MEKARLAKSANA KECAMTAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG - SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL -ATR/BPN - 2025 - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Desa Lengkap,Pemetaan,Nilai Desa Lengkap |
 | JALAN PANJANG PPDB MENJADI NOTARIS DAN PPAT - PT Refika Aditama - 2023 - Ilmu Hukum |
 | Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah - Kencana Prenada Media Group - 2011 - Hak Atas Tanah,Pendaftaran Tanah |
 | HUKUM AGRARIA - Pustaka Reka Cipta - 2020 - Hukum Agraria |
 | ANOTASI PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI PERTANAHAN PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH - Kemeterian Agraria Dan tata Ruang/BPN Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat - 2017 - Pertanahan,Pembatalan Sertipikat |
 | SERI SOSIO-LEGAL INDONESIA HUKUM AGRARIA DALAM MASYARAKAT MEJEMUK DINAMIKA INTERAKSI HUKUM ADAT DAN HUKUM NEGARA DI SUMATRRA BARAT - Huma Indonesia - 2010 - Ilmu Agraria |
 | POLICY PAPER KAJIAN KEBIJAKAN RATIO LEGIS PERCEPATAN PENDAFTARAN YANAH ULAYAT DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/KEPALA BPN NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGRARAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN HAK ULAYAT - 2024 - Administrasi Pertanahan Hak Ulayat |
 | MENGENAL LEBIH DEKAT PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN DI INDONESIA - PEnerbit Gava Media - 2025 - Pengadaan Tanah |
