Perkembangan Hukum Agraria dan Politik Hukum Tanah Nasional

Seri Hukum Harta Kekayaan: Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik - Dalam Sudut Pandang KUH Perdata

Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah

Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia : Peraturan, Pendaftaran, dan Penyelenggaraan, Tanda dan Bukti Pendaftaran, Asas dan Obyek, Sistem Publikasi, Fungsi Akta Jual Beli, Masalah Sertifikat Tanah

Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah

Peraturan Agraria - 1979-1980

Himpunan Peraturan-Peraturan Perumahan dan Sewa Menyewa

Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan

Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 - Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah

Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana

Politik Hukum Agraria

Perancangan Kontrak Dan Memorandum of Understanding (MoU)

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Tahun 1997

SERTIFIKASI TANAH WAKAF SEJAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BENGKALIS DAN PELAKSANAANNYA SESUAI DENGAN CATUR TERTIB PERTANAHAN.

PEMBUATAN SURAT UKUR DILUAR DESA LENGKAT DI KEC. PADALARANG KAB.DATI II BANDUNG PROP. JAWA BARAT (TINJAUAN PERATURAN KBPN NO. 3/1989 DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN PENGUKURAN DESA DEMI DESA)

Buku Pintar Pengembangan Regulasi Desa

Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-peraturannya)

PENGARUH SISTEM PENDAFTARAN TANAH, TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT DAN PENERAPAN PERATURAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT UNTUK MENDAFTARKAN TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

PENGARUH PENETAPAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.2 TAHUN 1992 TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ALOR.

Kepemilikan Properti di Indonesia : Termasuk Kepemilikan Rumah oleh Orang Asing