PENGARUH FLUKTUASI SUKU BUNGA KREDIT BANK, NILAI TUKAR RUPIAH DAN LAJU INFLASI TERHADAP JUMLAH PENERBITAN SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

EVALUASI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH SECARA SWADAYA DI DESA CEPOKO DAN DESA :MENDIRO KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAW

Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Izin lokasi Setelah Paket Oktober 1993 Di Kabupaten Serang Provinsi Jawa Barat

STUDI PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 DALAM TEKNIS PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG-BIDANG TANAH Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

PELAKSANAAN PEMUMMAN KEMBALI PENDUDUK PANTAI SEBAGAI AKIBAT ABRASI DI DESA PENIBUNG KECAMATAN MEMPAWAH HILIR KABUPATEN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERTANIAN RAWA SRAGI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN CATUR TERTIB PERTANAHAN Dl KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROPINSI LAMPUNG

Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Di kelurahan medan Krio Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera utara

Lembaran Daerah kota Denpasar nomor 11 Tahun 1999 seri D nomor 6 Peraturan Daerah kota denpasar nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana tata ruang Wilayah(RTRW)Kota denpasar

Urgensi Akta PPAT Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997

Kedudukan Produk hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT)Dalam Peraturan Per-Undang Undangan

Materi Pokok Manajemen Lahan

Manajemen Sumber Daya Manusia Perpustakaan

Pengantar Hukum Indonesia Pembidangan dan Asas-Asas Hukum Jilid 2

Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang

Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat : Untuk Pembangunan Kepentingan Umum

Peraturan Undang-Undang Perbankan Di Indonesia Buku VI

KAJIAN HUKUM JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 (Studi di Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung)

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris

Hukum Pertambangan mineral & Batubara