PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: peraturan
KATA KUNCI: peraturan
 | PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT(PTSL+PM) DI KABUPATEN NGAWI - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2019 - Pendaftaran Tanah,Partisipasi Masyarakat,Petunju |
 | ASPEK-ASPEK HUKUM KESEHETAN DI INDONESIA - Rajawali Pers - 2018 - Kedokteran,Undang,undang dan Peraturan,Kesehatan,Aspek hukum |
 | METODE PENELITIAN HUKUM - CV. Rajawali Pers - 2015 - Hukum,Penelitian |
 | Komentar Atas Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria (1996) - PT. Citra Aditya Bakti - 1997 - UUPA |
 | Konstitusionalisme Agraria - STPN Press - 2014 - Konstitusionalisme Agraria |
 | Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah dan Solusinya - Ombak - 2010 - Peraturan |
 | Hukum Perlindungan Konsumen - Ombak - 2014 - Hukum Perlindungan Konsumen |
 | Dari Pembentukan Kampung ke Perkara Gelap : Menguak Sejarah Timah Bangka-Belitung - Ombak - 2009 - Sejarah |
 | Kitab Undang-Undang Agraria Dan Pertanahan - Fokusmedia - 2014 - Peraturan dasar Pokok,Pokok Agraria |
 | Peraturan Perundang-undangan Pertanahan Bidang Pendaftaran Tanah Jilid I - Hudaya Bina Sejahtera - 1981 - Peraturan Pendaftaran Tanah |
 | Kumpulan Peraturan PerUndang-Undangan Tentang Pengukuhan Kawasan hutan - Sekretariat direktorat jenderal planologi kehutanan - 2013 - Kawasan Hutan |
 | Hukum TataNegara Penyusunan Dan penetapan Peraturan Daerah - Liberty - 1997 - Hukum Tata Negara,Perda |
 | Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah - Prenada Media Group - 2008 - Hukum,Tanah,Agraria |
 | Ilmu Perundang-Undangan 1 - Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan - Kanisius - 2007 - Undang,Undang |
 | Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan - Prenada Media Group - 2009 - Pertanahan,Konflik |
 | Perundang-Undangan Agraria Indonesia - Liberty Yogyakarta - 1988 - Agraria |
 | Pelanggaran PPAT Dalam Penitipan Uang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Sebelum Berlakunya Peraturan Menteri agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 - Prodiksus STPN - 2018 - Pelanggran PPAT,Pearturan Menteri 2 Tahun 2018 |
 | Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara - STPN - 2013 - PPAT |
 | Proses Pembuatan Akta Tanah di Kantor Notaris-PPAT Aries Djoko Surjono Kabupaten Bantul - STPN - 2013 - Akta Tanah |
 | Peranana PPAT Dalam Pendaftaran Peralihan HAT Terhadap Validasi BPHTB dan PPH - STPN - 2013 - Peranan PPAT |
