KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK REGULASI DAN TANYA JAWAB

EVALUASI KESESUAIAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KEGIATAN PENGADAAN TANAH DI JALUR JALAN LALU LINTAS SELATAN (JJLS) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PROBLEMATIKA PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN PASCA REDISTRIBUSI TANAH DI KECAMTAN KUMPEH KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan Tahun 2004

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 38 TAHUN 2007

KEWENANGAN KRATON YOGYAKARTA DALAM PENGATURAN PENGGUNAAN TANAH KRATON DI ERA OTONOMI DAERAH

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA DI KABUPATEN SLEMAN

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2004

Kumpulan Undang Undang Dan Peraturan Tentang Perpustakaan

HUKUM AGRARIA DALAM TANTANGAN PERUBAHAN

INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

TEORI HUKUM KRITIS KAJIAN TENTANG POSISI HUKUM DALAM MASYARAKAT MODERN.

Adat Dalam Politik Indonesia

KONSEP HUKUM THE CONCEPT OF LAW

Hak Menguasai Negara atas Tanah

RPJMN(RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2004-2009 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2004-2009 DI LENGKAPI UU RI NO. 25 Th. 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

HUKUM RESPONSIF

TANAH TERLANTAR ASAS DAN PEMBAHARUAN KONSEP MENUJU PENERTIBAN

TEORI HUKUM

KONSISTEN PENERAPAN POLA RUANG PENETAPAN STATUS TANAH DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KOTA BANJARBARU DAN KABUPATEN BANJAR