Tinjauan Yuridis Akta PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Dari Warga Negara Indonesia Kepada Warga negara Asing Di Indonesia

Peran Dan Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Jual Beli (AJB) Di era keterbukaan Informasi Pertanahan

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Menunjang Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Praktik Hibah Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah

Tugas Dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kaitannya Dengan Pembuatan Akta Otentik Dan blanko Akta PPAT

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Hak Melalui Jual Beli Tanah Terdaftar(Studi Kasus Di Pajabat Oembuat Akta Tanah Iin Suny Atmadja,SH., MH)

Pelayanan PPAT dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli di Kabupaten Sleman

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Perlindungan Hukum Debitur dan Kreditur Dalam Hak Tanggungan

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH(PPAT) DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI

Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Tanah Beserta Akibat Hukumnya di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Jual Beli Tanah Milik Adat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Sleman

TUGAS DAN PELAKSANAAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH(PPAT) DALAM MENUNJANG KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR NOTARIS/PPAT ARIES DJOKO SURJONO, SH KABUPATEN BANTUL

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2016 TERHADAP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA SEMARANG

Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia

Kisruh Peraturan Daerah : Mengurai Masalah & Solusinya

KEARIFAN LOKAL PENGELOLAAN HUTAN ADAT

MENGUAK SEJARAH TIMAH BANGKA BELITUNG

Gambaran Hukum Pertanahan Di Provinsi Kalimantan Timur

Himpunan Peraturan menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2016

Pendaftaran Tanah Megersari Menjadi Tanah Kasultanan Setelah Berlakunya undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta