PENGANTAR HUKUM ADAT

HUKUM ACARA PERDATA (DI LENGKAPI CONTOH SURAT KUASA, GUGATAN, REPLIK DAN DUPLIK)

PROBLEMATIKA PENYIAPAN SERTIFIKASI HAKIM PERTANAHAN DAN TATA RUANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENANGANAN PERKARA PERTANAHAN DI INDONESIA

UPAYA PENYELESAIAN PERMASALAHAN SERTIFIKAT GANDA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GROBOGAN

ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN GAMBAR SITUASI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERTANAHAN (STUDI KASUS HERDASARKAN PUTUSAN NO. 12/6/2024/PTUN.PLG

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA EDISI REVISI

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

PENGANTAR ILMU HUKUM

HUKUM AGRARIA SENGKETA PERTANAHAN PENYELESAIANNYA MELALUI ARBITRASE DALAM TEORI DAN PRAKTIK

ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PERTANAHAN ANTARA AHLI WARIS BUANG MANAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.68 PK/TUN/2013)

ANALISIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN PTUN NO. 53/G/2020/PTUN.SBY)

ANALISIS HUKUM POTENSI IMPLEMENTASI ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL DALAM PENANGANAN PERKARA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH

PENYELESAIAN KASUS PERKARA OVERLAPPING SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI LEMBAGA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN SURABAYA II)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Peradital Kitab 2

KUHP 2023 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA UNDANG-UNDANG RI NO.1 TAHUN 2023

Sertifikat Hak Atas Tanah

PRAKTIK PERADILAN PERDATA, KEPAILITAN, DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA EDISI KEDUA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAHAN

HUKUM PERADILAN TUN (TATA USAHA NEGARA)

PENGANTAR PRAKTIK PERADILAN SEMU