Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara

Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Jilid 5 ( Terkait Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah )

Jurnal Mimbar Hukum : Penjaminan kredit usaha kecil melalui giralisasi dan transmisi jaminan kebendaan menjadi tunai - Kendala hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan diperadilan perdata - Peran pemerintah dalam penanggulangan pecemaran air tanah oleh bakteri E.coli di kota Yogyakarta - Mekanisme pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belaja daerah (studi kasus di Yogyakarta - Implementasi peraturan perizinan pembangunan perumahan bagi pengembang terkait aspek perlindungan konsumen di DIY - - Mekanisme Small claims court dalam mewujutkan tercapainya peradilan sederhana.cepat.dan biaya ringan - Melindungi keanekaraman hayati dalam kerangka protokol nagoya - Justices'Freedom of constitutional interpretation methot in the indonesian constitutional court -

IMPLIKASI PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA MELALUI LEMBAGA PERADILAN TERHADAP KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3001 K/Pdt/2010)

Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Selintas Tentang Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata Pada Praktik Peradilan

Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 1 tentang Kompetensi/ Kewenangan Pengadilan

Lembaga Peradilan dan Hukum Acara

Strategi dan Manajemen Resolusi Konflik,Sengketa dan Perkara Pertanahan Untuk Keamanan di Bidang Investasi

Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah

Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua

Undang-Undang BHP (Badan Hukum Pendidikan)

Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana

Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Mahkamah agung,dan Peradilan Tata Usaha Negara

Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara

Pra-Peradilan di Indonesia

UU. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

PENGARUH PERSEPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SURAKARTA