PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Putusan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perceraian dan Kewarisan

Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Sebuah Studi Sosio-Legal.

HUKUM PIDANA

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

REFORMASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA

PENYELESAIAN SENGKETA AKSES JALAN BIDANG TANAH PEKARANGAN(STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN)SITI

Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Peradilan Tata usaha negara

Kumpulan Undang-Undang Peradilan Terbaru

Hukum Acara Peradilan tata usaha Negara

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Studi Tentang Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan

STUDI TENTANG SENGKETA TANAH DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN PERDATA ATAS OBJEK PERKARA A QUO YANG SAMA (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo Sumatera Utara)

Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara

Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Jilid 5 ( Terkait Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah )

Jurnal Mimbar Hukum : Penjaminan kredit usaha kecil melalui giralisasi dan transmisi jaminan kebendaan menjadi tunai - Kendala hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan diperadilan perdata - Peran pemerintah dalam penanggulangan pecemaran air tanah oleh bakteri E.coli di kota Yogyakarta - Mekanisme pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belaja daerah (studi kasus di Yogyakarta - Implementasi peraturan perizinan pembangunan perumahan bagi pengembang terkait aspek perlindungan konsumen di DIY - - Mekanisme Small claims court dalam mewujutkan tercapainya peradilan sederhana.cepat.dan biaya ringan - Melindungi keanekaraman hayati dalam kerangka protokol nagoya - Justices'Freedom of constitutional interpretation methot in the indonesian constitutional court -

IMPLIKASI PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA MELALUI LEMBAGA PERADILAN TERHADAP KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3001 K/Pdt/2010)