PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: penyesuaian
KATA KUNCI: penyesuaian
 | PERAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM PENENTUAN BATAS ADMINISTRASI DESA LANGGENG, KECAMATAN TLOGOMULYO, KABUPATEN TEMANGGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - PTSL,batas administrasi desa,penetapan dan penegasan batas |
| PROBLEMATIKA PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Pengganti,Pendaftaran Tanah,Kepastian Hukum,Elektronik,Kantor Pertanahan |
| PEMANFAATAN GIS CLOUD CARTOVISTA UNTUK PENGELOLAAN DATA PERTANAHAN DESA DI KELURAHAN TEGALREJO, KEMANTREN TEGALREJO, KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - GIS Cloud Carta Vista,Pengelolaan Data Pertanahan |
| STRATEGI FENINGKATAN JUMLAH PERMOHONAN PARTANARAN PADA LAYANAN PRIORITAS BERBASIS ELEKTRONIK STUDI PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA TERNATED - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Layanan Elektronik,Pendaftaran Tanah,[10,3523,1,2026] sujilahjill: 5M,SWOT,Strateg |
| PROBLEMATIKA TANAH GOGOLAN DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) (Studi Kasus di Desa Jati, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Gogolan,Konverst,PTSL,Sertipikat Pengganti Karena hilang,Konsolidasi Ta |
| MEKANISME. PROBLEMATIKA, DAN SOLUSI PENGADAAN TANAH SKALA KECIL TANPA PENETAPAN LOKASI PASCA PEMBANGUNAN SALURAN PENGALIILAN ALUR SUNGAI ANAK KALI KEBO DI KELURAHAN MOJOSONGO, KECAMATAN JEBRES, KOTA SURAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mekanisme,Permasalahan,Solusi,Pengadaan Tanah Skala Kecil,Tanpa Penetapan Lokasi |
| ANALISIS NILAI TANAH BERDASARKAN ZONA NILAI TANAH, NILAI JUAL OBJEK PAJAK, DAN HARGA TRANSAKSI DI KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Nilai TanahZona Nilai Tanah,ZNT,Nilai Jual Objek Pajak,NJOP,Harga Transaksi,Disparitas |
| IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Implementasi Kebijakan,Sertipikat Elektronik,Peralihan Hak Atas Tanah Elektronik |
| PENYELESAIAN BIDANG TANAH KLUSTER 4 UNTUK PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA SUKARAJA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,PTSL,Pemetaan Badang Tanah Kluster 4,Penyimpangan Regulasi |
| IMPLEMENTASI PELAYANAN PERALIRAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK II KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Peralihan Hak,Jual Beli Elektronik,Pelayanan Pertanahan |
| PROBLEMATIKA PELAKSANAAN ALIH MEDIA DI KANTOR PERTANAHΑΝ ΚΑΒUPATEN BANYUMAS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alih Media,Digitalisasi Pertanahan,Surat Ukur El,Buku Tanah Elektronik,Transformasi Digital,Administrasi Pertanahan,Kabupaten Banyumas |
| PENGARUH PERUBAHAN SERTIPIKAT DARI ANALOG MENJADI ELEKTRONIK TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kinerja Pegawai,Sertipikar Elektromk,Sitem Kerja |
| PERAN KANTOR JASA SURVEYOR BERLISENSI INDRA PRAMUDITA DAN REKAN DALAM PELAKSAAN PENDAPATAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BANTUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - PTSL,Kantor Jasa Surveyor Berlisensi,pengukuran,pemetaan,Kabupaten Bantul |
 | MANAJEMEN BIROKRASI DAN KEBIJAKAN PENELUSURAN KONSEP DAN TEORI - Pustaka Pelajar - 2021 - Ilmu Pemerintahan |
 | ANALISIS KETIDAKSESUAIAN ANTARA PENGGUNAAN TANAH DENGAN RDTR DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUBAHAN KONDISI LINGKUNGAN FISIK DI KECAMATAN MLATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penggunaan tanah,RDTR,Ketidaksesuaian |
 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN BATAS MAKSIMUM PENGUASAAN PULAU OLEH PIHAK ASING DI PULAU-PULAU KECIL.
(STUDI DI PULAU GILI NANGGU, KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penguasaan Pulau,Batas Maksimum,Pulau,Pulau Kecil,Pihak Asing,Hak Guna Bangunan |
 | PERLINDUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH YANG TERINDIKASI MUSNAH DI KALURAHAN BANARAN, KAPANEWON GALUR, KABUPATEN KULON PROGO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Terindikasi Musnah,Letter C,Sungai Progo |
 | PELAKSANAAN DAN PERMASALAHAN PEMBERIAN GANTI RUGI TANAH SISA LUASAN LEBIH DARI 100 M² PADA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN TAPAK SUTET DI KABUPATEN BOYOLALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Ganti kerugian,tanah sisa,konsinyasi |
 | POTENSI PEMANFAATAN PETA BIDANG TANAH PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) KALURAHAN LENGKAP SEBAGAI PENDUKUNG DALAM PENETAPAN BATAS WILAYAH KALURAHAN (Studi di Kalurahan Sendangarum dan Sendangrejo Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Batas Administrasi,PBT,PTSL |
 | PENGANTAR HUKUM INDONESIA EDISI REVISI - CV. Rajawali Pers - 2016 - Hukum,Indonesia |
