PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: pengaturan
KATA KUNCI: pengaturan
 | HUKUM AGRARIA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH EDISI REVISI - PT Refika Aditama - 2007 - Hukum Pertanahan,Sejarah Pertanahan |
 | KONSTRUKSI ANGGAPAN PELEPASAN HAK (Rechtsverwerking) DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM - Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta - 2019 - Anggapan Pelepasan Hak,revlitsverwerking Pendaft,Konstruksi,Kepastian Hukum |
| SISTEM KOMUNALISASI DAN DISTRIBUSI PEMANFAATAN TANAH PEKULEN (STUDI DI KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH - Fakultas Hukum UGM - 2021 - Hukum dalam masyarakat,the living law,komunalisasi tanah,distribusi tanah,tanah pekule |
| PERAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI PERTANAHAN (STUDI DI KAPANEWON GAMPING, KABUPATEN SLEMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pelaksanaan,administrasi pertanahan,pemerintah kahirahan,problematika |
| INTEGRASI LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DALAM PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI DESA KLAYUSIWALAN, KECAMATAN BATANGAN, KABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Integrasi,LSD,RDTR,Bidang Tanah |
| PROBLEMATIKA PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Pengganti,Pendaftaran Tanah,Kepastian Hukum,Elektronik,Kantor Pertanahan |
| PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA DALAM PENGEMBANGAN BUDI DAYA IKAN LELE BERBASIS POTENSI LOKAL DI DESA KUJANGSARI, KECAMATAN LANGENSARI, KOTA BANJAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Pemberdayaan Masy,Potensi Lokal,Budi Daya Ikan Lele |
| PELAKSANAAN ALIH MEDIA SURAT UKUR PADA LAYANAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Modernisasi Layanan Pertanakan,Alih Media,Surat Ukur,Strategi |
| ANALISIS TATA LAKSANA, PENGATURAN PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PROSES ALI MEDLA SERTIFIKAT ANALOG KE SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGETAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Elektronik,Alih Media,Transformasi Digital,Pertanahan,Kabupaten Maget |
| EVALUASI PROSES PENETAPAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR ITAHUN 2974 DÂN MUATAN POLA RUANG RENCANA LATA RUANG WHAYAH KOTA PEMATANGSIANTAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Rencana Tata Ruang Wilayah,Penggunaan Lahan Eksisting,Kesesuaian Pola Ruang |
| EFEKTIVITAS FUNGSI PENGATURAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2024 PADA PENYELESAIAN PERMASALAHAN GANTI RUGI OBYEK TANAH KAS DESA DALAM PENGADAAN TANAH (Studi Pada Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Jlantah Di Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah,Proyek Strategis Nasional,Tanah Kas Desa,Ganti Rugi,Efektivitas |
 | KAJIAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN: IMPLEMENTASI LAYANAN PERTANAHAN PRIORITAS - 2024 - Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan |
 | Klaim Dari Sepihak Hingga Land reform Konflik Penguasaan Tanah Di Surabaya 1959-1967 - STPN Press - 2011 - Konflik Tanah |
 | Tinjauan Hukum Pertanahan - Pradnya Paramita - 2009 - Hukum,Hukum Pertanahan |
 | Hukum Agraria Indonesia : Dalam Perspektif Sejarah - PT Refika Aditama - 2007 - Hukum Agraria,Sejarah |
 | PENGERTIAN PENGATURAN DAN PERMASALAHAN TANAH NEGARA EDISI REVISI - Prenadamedia Group - 2018 - Tanah Negara,Permasalahan |
 | PROBLEMATIKA PENGATURAN TANAH PADA KAWASAN SEMPADAN SUNGAI (STUDI DI SUNGAI WINONGO, KALURAHAN TIRTONIRMOLO, KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sempadan Sungai,Efektivitas Peraturan,Interpretasi Stakeholder |
| PROBLEMATIKA PENGATURAN TANAH PADA KAWASAN SEMPADAN SUNGAI (STUDI DI SUNGAI WINONGO, KALURAHAN TIRTONIRMOLO, KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sempadan Sungai,Efektivitas Peraturan,Interpretasi Stakeholder |
 | IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KECAMATAN PATIKABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - RDTR,Implementasi,Kendala |
 | PROBLEMATIKA PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH ASET UNTUK JALAN DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - aset tanah,jalan,pendaftaran tanah |
