Jurnal Mimbar Hukum : Pengaturan Pelayanan Kesehatan di Kota Yogyaklarta Setelah Penerapan Otonmomi Luas - Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia - Justivikasi Efisiensi sebagai alasan pemutusa hubungan kerja - Perkembangan prinsip stricy Liability dan precautionary dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di pengadilan - Tinjauan yuridis adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan untuk melakukan perceraian - Sinergi Bumn dalam pengadaan barang dan/atau jasa dalam perspektif persaingan usaha - Akibat Hukum Pembubaran BP Migas - Law Enforcement preparedness for the implemetation of indonesia'Slaw on juvenile justice system - The significance of the complentarity principle within the rome statute in international criminal law - The recognition of the legal standing of environmental organizations Indonesia - Effectiveness of the world trade organizations dispute settlement mechanism - The just drug distribution in the perspective of welfarestate - Parallel Imports in trademarks - Settlement of banking dispute in Indonesia.

Hukum Kebendaan

Pengaturan ijin lokasi dalam penatagunaan tanah oleh pemerintah kabupaten kota dengan berlakunya undang-undang nomor 32 tahun 2004

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Keputusan Kepala Badan PErtanahan Nasional Nomor 1 tahun 2005 tentang standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan (SPOPP) di Kantor Pertanahan Kota Surakarta

Faktor-faktor yang mempengaruhi evektivitas pelaksanaan keputusan kepala badan pertanahan nasional nomor 1 tahun 2005 tentang standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan (SPOPP) di kantor pertanahan kota surakarta

Dampak Penerapan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Terhadap Penerimaan Negara Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Demak

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2005 Tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) di Kantor Pertanahan Kota Surakarta

Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia

Jati Diri Notaris Indonesia: Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang

The American Grass Book - A Manual of Pasture And Range Practices

Anthropology and The Human Experience - E. Adamson Hoebel

Hukum Tata Negara Darurat

Peranan Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan Dalam Meningkatkan Pelayanan Peralihan Hak Melalui Jual Beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian : Antara Harapan dan Fakta - Pemberia izin lokasi dalam otonomi daerah di bidang pertanahan (Kpres Nomor 34 tahun 2003) - Pengaturan Pertanahan di Daerah Istimiwa Yogyakarta - Pengelolaan Tanah Kas Desa - Asisten Surveyor Berlisensi Alumni DI-PPK STPN Mungkinkah Diberdayakan.

Bhumi Penentuan Model Nilai Tanah Untuk Penetapan Harga Dasar Tanah di Kabupaten Klaten Prop.Jateng - Kadaster Tiga Dimensi (D3) Dalam Pengaturan Pemanfaatan Ruang di Atas Tanah - Pengaruh Gempa Bumi Tahun 2006 Terhadap Perataan Jaringan Pada Kerangka Dasar Kadastral Nasional Orde3(Studi Kasus Pengukuran KDKN Orde 3 tahun 2007 di Kabupaten Gunung Kidul Prop.DIY - Pengaturan Wewenang Pengelolaan Tanah Negara - Tanah Negara :Sejarah Pengaturan - Mengembangkan Wakaf Tanah Jangka Waktu Tertentu Untuk Mengoptimalkan Fungsi Ekonomi Tanah(Kajian Normatif Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf) - Perspektif Petani Miskin Terhadap Progam Redistribusi Tanah dan Legalisasi Pantai Kec.Puring Kab.Kebumen - Kebudayaan dan Masyarakat Agraria - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform - Membangun Tanpa Menggusur.

Natural Resources Measurements

Land Registration and Cadastral Systems - Tools Land Information and Management

Plane And Geodetic Surveying - For Engineers Volume One

Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Antara yang Tersurat dan Tersirat: Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Manusia

Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang (UU No. 26 Tahun 2007)