Bhumi Penentuan Model Nilai Tanah Untuk Penetapan Harga Dasar Tanah di Kabupaten Klaten Prop.Jateng - Kadaster Tiga Dimensi (D3) Dalam Pengaturan Pemanfaatan Ruang di Atas Tanah - Pengaruh Gempa Bumi Tahun 2006 Terhadap Perataan Jaringan Pada Kerangka Dasar Kadastral Nasional Orde3(Studi Kasus Pengukuran KDKN Orde 3 tahun 2007 di Kabupaten Gunung Kidul Prop.DIY - Pengaturan Wewenang Pengelolaan Tanah Negara - Tanah Negara :Sejarah Pengaturan - Mengembangkan Wakaf Tanah Jangka Waktu Tertentu Untuk Mengoptimalkan Fungsi Ekonomi Tanah(Kajian Normatif Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf) - Perspektif Petani Miskin Terhadap Progam Redistribusi Tanah dan Legalisasi Pantai Kec.Puring Kab.Kebumen - Kebudayaan dan Masyarakat Agraria - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform - Membangun Tanpa Menggusur.

Natural Resources Measurements

Land Registration and Cadastral Systems - Tools Land Information and Management

Plane And Geodetic Surveying - For Engineers Volume One

Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Antara yang Tersurat dan Tersirat: Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Manusia

Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang (UU No. 26 Tahun 2007)

Hukum Perizinan Lingkungan Hidup

Tata Cara Mengurus Segala Macam Surat Rumah dan Tanah

Penghancuran Hak Masyarakat Adat Atas Tanah

Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik

URBANISASI, PERUBAHAN POLA PENGGUNAAN TANAH DAN DAMPAKNYA DI KECAMATAN BUMIAJI, KOTA BATU, PROVINSI JAWA TIMUR

PERBANDINGAN PIRANTI LUNAK ARCVIEW GIS 3.3 DENGAN AUTODESK MAP 2004 (Studi Untuk Pemetaan Penggunaan Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2008 DI KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR PROVINSI BALI

PENGELOLAAN TANAH DRUWE DESA DI KECAMATAN PAYANGAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI

PENERAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN (SPOPP) DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN

Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak atas Tanah Beserta Bangunan - Bagi Warga negara Asing dan Badan Hukum Asing

Pengaturan Hutan Adat di Indonesia - Sebuah Tinjauan Hukum Terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

FUNGSI PENYULUHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANAHAN (Studi Di Desa Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan)

AKUNTABILITAS PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Penyediaan dan Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Sebagai Kontribusi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Sleman (Studi di Desa Margodadi Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman)