
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | PEREMPUAN DI TITIK NOL - Yayasan Pustaka Obor Indonesia - 2025 - Sastra,Novel |
![]() | PROBLEMATIKA DAN UPAYA PENYELESAIAN IMPLEMENTASI PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Implementasi,Sertipikat Elektronik,Permasalahan |
![]() | PENSERTIPIKATAN TANAH KOMUNAL HASIL REDISTRIBUSI SEBAGAI SOLUSI PEMENUHAN HAK ATAS TANAH BAGI BEKAS ANGGOTA GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) (STUDI KASUS KABUPATEN ACEH BESAR) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Tanah komunal,redistribusi tanah,pensertipikatan |
![]() | AKSES REFORM KABUPATEN BOGOR I: BELAJAR DARI PENGALAMAN DESA BOJONG MURNI, KECAMATAN CIAWI SKRIPSI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Ases Reform,Keberhasilan KTH Sadar Tani Muda |
![]() | POTENSI DAMPAK PEMBANGUNAN BENDUNGAN TERHADAP KONDISI SOSIAL ΕΚΟΝΟΜΙ MASYARAKAT (Studi di Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang. Kabupaten Badung - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pembangunan Bendungan,Dampak Sosial,Dampak Ekonomi,Masyarakat Terkena,Masyarakat Terdampak,Perlindungan Sosial |
![]() | TINJAUAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PERTANAHAN KADASTER LENGKAP JAKARTA (KAKAP JAKARTA) SEBAGAI RASIC LAYER DATA GEOSPASIAL TERINTEGRASI UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (Studi Kasus Kota Administrasi Jakarta Barat) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sistem Informasi Administrasi Pertanahan,Integrasi Data Geospasial: Pembangunan Berkelanjut,LAAF KAKAP Jakarta |
![]() | SISTEM TENURIAL MASYARAKAT FLORES TIMUR MEMBANDINGKAN KONSTRUKSI BUDAYA SUKU GORAN TOKAN DAN SUKULAMA YOKAN DALAM MEMPERSEPSIKAN SERTIPIKAT DAK ATAS TANAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sistem Tenurial,Sertipikat Hak Atas Tanah,Konstruksi Budaya,Masyarakat Adat,Flores Timur |
![]() | SERI SOSIO-LEGAL INDONESIA HUKUM AGRARIA DALAM MASYARAKAT MEJEMUK DINAMIKA INTERAKSI HUKUM ADAT DAN HUKUM NEGARA DI SUMATRRA BARAT - Huma Indonesia - 2010 - Ilmu Agraria |
![]() | MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI SUBJEK HUKUM: KECAKAPAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM LAPANGAN HUKUM PRIVAT DAN PUBLIK - The Samdhana Institute - 2017 - Masyarakat Hukum Adat,Hukum,Masyarakat Adat |
![]() | FUNGSI KONSERVASI DI DALAM HUTAN ADAT - Huma Indonesia - 2019 - Hutan Adat,Hutan untuk Sosial |
![]() | BERAKHIR DI TEMON PERDEBATAN PANJANG PENGADAAN TANAH UNTUK (NEW) YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (YIA) - STPN Press - 2020 - Pengadaan Tanah,YIA |
![]() | LEGALITAS DAN LEGITIMASI SURAT KETERANGAN TANAH : mengusahakan perlindungan hukum yang realitis terhadap penguasaan tanah secara sah di indonesia - Yayasan Pustaka Obor Indonesia - 2024 - Surat Keterangan Tanah,SKT |
![]() | DINAMIKA RESPON MASYARAKAT ADAT TERHADAP KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH DI KAMPUNG NAGA, KABUPATEN TASIKMALAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Masyarakat Adat Kampung Naga,Sistem Tenurial,Tanah Ulayat |
![]() | MEKANISME, PROBLEMATIKA, DAN DAMPAK ALIH FUNGSI TANAH KAS DESA MENJADI KAWASAN WISATA JANTI PARK (Studi di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Alih Fungsi Tanah,Wisata,Pembangunan Berkelanjutan |
![]() | DINAMIKA PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT DI NAGARI SIMPANG UTARA KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Masyarakat Hukum Adat,Kontilik Penguasaan Tanah Hukum Adat |
![]() | PENGATURAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA, ANTARA YANG TERSURAT DAN TERSIRAT KAJIAN KRITIS UNDANG-UNDANG TERKAIT PENATAAN RUANG DAN SUMBER DAYA ALAM. - Fakultas Hukum UGM- UGM University Press - 2014 - Undang,Undang,Penataan Ruang dan SDA |
![]() | BUNGA RAMPAI HUKUM KEPERDATAAN - Nuansa Aulia - 2019 - Hukum Perdata |
![]() | Membongkar Kegagalan CIA - Gramedia - 2008 - Sejarah,Politik |
![]() | Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian - Rineka Cipta - 1986 - Hukum Waris |
![]() | SISTEM TENURIAL DAN PRAKTIK PENGELOLAAN ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT BOTI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - Masyarakat hukum adat Boti,tenurial Boti,tanah komunal |