Merebut Negara - Beberapa Catatan Reflektif Tentang Upaya-Upaya Pengakuan, Pengembalian dan Pemulihan Otonomi Desa

Pengakuan dan perlindungan Hukum Hak Penguasaan Masyarakat Adat di Kawasan Hutan Adat.-Ilmu Agraria Lintas disiplin: Tinjauan Filsafat Ilmu.-Merancang Metode Penelitian Agraria Lintas disiplin.-Pemaknaan Hak Menguasai Negara oleh Mahkamah Konstitusi (kajian terhadap putusan MK No. 35/PUU-X/2012; putusan MK No.50/PUUX/2012;dan putusan MK No.3/PUU-VIII(/2010)

PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

EVALUASI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SPORADIK MELALUI PENGAKUAN HAK Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

STUDI PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI

IMPLEMENTASI KETENTUAN PENGAKUAN HAK Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR

PELAKSANAAN PROSES PENGAKUAN HAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG

EVALUASI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI SECARA SPORADIK MELALUI PENGAKUAN HAK Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

STUDI PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK ATAS TANAH Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH

PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOJONEGORO : PROVINSI JAWA TIMUR

KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH ASSET PEMERINTAH KOTA KEDIRI PROPINSI JAWA TIMUR

STUDI PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 DAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 3 TAHUN 1997 Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN'PURWOREJO

Pengakuan Tokoh Nonmuslim Dunia tentang Islam

Pelembagaan BUM Desa

Seri Buku Tempo Bapak Bangsa : Agus Salim Diplomat Jenaka Penopang Republik

Wacana : Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan

Hukum Internasional dan Hukum Islam Tentang Sengketa dan Perdamaian

Analisis Hukum Terhadap Pengakuan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 di Kabupaten Sopeng

Peningkatan penyelesaian Sertifikat Pengakuan Hak Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

Eksestensi Akta Jual Beli Tanah yang belum terdaftar sebagai salah satu persyaratan permohonan pengakuan hak setelah berlaukunya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997