KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH ASSET PEMERINTAH KOTA KEDIRI PROPINSI JAWA TIMUR

STUDI PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 DAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 3 TAHUN 1997 Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN'PURWOREJO

Pengakuan Tokoh Nonmuslim Dunia tentang Islam

Pelembagaan BUM Desa

Seri Buku Tempo Bapak Bangsa : Agus Salim Diplomat Jenaka Penopang Republik

Wacana : Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan

Hukum Internasional dan Hukum Islam Tentang Sengketa dan Perdamaian

Analisis Hukum Terhadap Pengakuan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 di Kabupaten Sopeng

Peningkatan penyelesaian Sertifikat Pengakuan Hak Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

Eksestensi Akta Jual Beli Tanah yang belum terdaftar sebagai salah satu persyaratan permohonan pengakuan hak setelah berlaukunya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997

Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1998 Tentang Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanahan Kepada Masyarakat Khususnya Permonohan Sertifikat Melalui Pengakuan Hak di Kabupaten Banyuwangi

Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan

Property Rights and Compensation - Compulsory Acquisition and Other Losses

A University Grammar of English

Pengakuan Pariyem - Dunia Batin Seorang Wanita Jawa

Capturing Saddam Hussein

Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual - (Intellectual Property Rights)

Perspektif Masyarakat Hukum Adat dan Kapitalisasi Tanah Adat di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura Provinsi Papua

PERLINDUNGAN DAN LEGALISASI ASET BAGI ORANG MISKIN MELALUI PENDAFTARAN TANAH SESUAI PASAL 19 (4) UUPA DI KELURAHAN BANDARHARJO, KECAMATAN SEMARANG UTARA, KOTA SEMARANG

AKUNTABILITAS PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA