Studi Tentang Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan

PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOJONEGORO : PROVINSI JAWA TIMUR

EKSISTENSI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU ONATE DI KECAMATAN YAPEN SELATAN KABUPATEN YAPEN WAROPEN PROVINSI IRIAN JAYA

STUDI TENTANG MOTIVASI KERJA KARYAWAN Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JA WA TIMUR

PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH BEKAS DESAPERDIKAN DIDESAGDUPI3RNO KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN PROPINSI JAWA TIMUR

Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa dan Perdamaian

Evaluasi Pelaksanaan Pengakuan Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Jambi Provinsi Jambi

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Jalan Tol Tras Jawa Ruas Mantingan-Kertosono II di Kabupaten Nganjuk; Perkembangan, Permasalahan, dan Upaya Penyelesalannya = Body Of Knowledge Pertanahan = Konflik Tanah Perkebunan Eks. HGU PTPN II di Sumatera Utara (Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, dan Kabupaten Langkat)= Aspek Hukum Ruilslag/Tukar Guling (Studi Kasus Hak Pakai Nomor 9/Ungasan) = Pengakuan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Budaya Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah = Analisis Hukum Penguasaan dan Pemanfaatan Tanaha Oleh Masyarakat di Atas Hak Pengelolaan Otorita Batam.

Pengakuan Hak Atas Sumberdaya Alam

PENGARUH SURAT EDARAN MNA NO.500-4039 TERHADAP PELAKSANAAN PENGAKUAN/ PENEGASAN HAK ATAS TANAH DI WILAYAH KOTAMADYA JAKARTA TIMUR

Merebut Negara - Beberapa Catatan Reflektif Tentang Upaya-Upaya Pengakuan, Pengembalian dan Pemulihan Otonomi Desa

Pengakuan dan perlindungan Hukum Hak Penguasaan Masyarakat Adat di Kawasan Hutan Adat.-Ilmu Agraria Lintas disiplin: Tinjauan Filsafat Ilmu.-Merancang Metode Penelitian Agraria Lintas disiplin.-Pemaknaan Hak Menguasai Negara oleh Mahkamah Konstitusi (kajian terhadap putusan MK No. 35/PUU-X/2012; putusan MK No.50/PUUX/2012;dan putusan MK No.3/PUU-VIII(/2010)

PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

EVALUASI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SPORADIK MELALUI PENGAKUAN HAK Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

STUDI PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI

IMPLEMENTASI KETENTUAN PENGAKUAN HAK Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR

PELAKSANAAN PROSES PENGAKUAN HAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG

EVALUASI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI SECARA SPORADIK MELALUI PENGAKUAN HAK Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

STUDI PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK ATAS TANAH Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH

PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOJONEGORO : PROVINSI JAWA TIMUR