PROBLEMATIKA DAN UPAYA PENYELESAIAN IMPLEMENTASI PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN

PERAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM PENENTUAN BATAS ADMINISTRASI DESA LANGGENG, KECAMATAN TLOGOMULYO, KABUPATEN TEMANGGUNG

PROBLEMATIKA PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timar)

PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENYELESAIAN PASCA TUKAR MENUKAR TANAH KALURAHAN DENGAN TANAH WARGA (Studi Kasus di Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul)

Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria dan Penelitian Agraria

POTENSI PEMANFAATAN PETA BIDANG TANAH PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) KALURAHAN LENGKAP SEBAGAI PENDUKUNG DALAM PENETAPAN BATAS WILAYAH KALURAHAN (Studi di Kalurahan Sendangarum dan Sendangrejo Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman)

PEMANFAATAN PETA BIDANG TANAH PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP UNTUK PENEGASAN BATAS ADMINISTRASI WILAYAH (STUDI DI DESA KEBUN DALAM, KECAMATAN ABUNH TINGGI, KABUPATEN LAMPUNG UTARA)

PROSPEK PEMANFAATAN PBT HASIL PENGUKURAN PTSL KELURAHAN LENGKAP UNTUK PENEGASAN BATAS ADMINISTRASI WILAYAH KELURAHAN (STUDI DI KELURAHAN PAKAL DAN BENOWO KECAMAYAN PAKAL KOTA MADYA SURABAYA)

DEMOKRASI LINGKUNGAN HIDUP KONSEP, TEORI, DAN ISU-ISU KONTEMPORER DI INDONESIA

URGENSI PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT MANGGARAI MELALUI PEMBERIAN HAK ATAS TANAH BERSAMA

EVALUASI PENGGUNAAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DALAM PEMETAAN KELURAHAN LENGKAP Studi di Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

EKSISTENSI LEMBAGA PENGUMUMAN (PP NO 24 TAHUN 19987) DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TERHADAP LEGALITAS SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH

INVENTARISASI KETERSEDIAAN DAN PEMANFAATAN PETA-PETA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA

PELAKSANAAN PENEGASAN KONVERSI BEKAS HAK MILIK ADAT PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG PROPINSI JAWA TENGAH

PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PENEGASAN KONVERSI DAN PENDAFTARAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA) DI DESA BANYURADEN KECAMATAN GAMPING.

PERANAN PENEGASAN KONVERSI BEKAS TANAH HAK ADAT DALAM RANGKA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI KOTAMADYA MANADO.

PENEGASAN KONVERSI BEKAS HAK MILIK ADAT DAN PERMASALAHANNYA PADA KANTOR PERTANAHAN KAB. DATI II BOGOR.

PENGARUH SURAT EDARAN MNA NO.500-4039 TERHADAP PELAKSANAAN PENGAKUAN/ PENEGASAN HAK ATAS TANAH DI WILAYAH KOTAMADYA JAKARTA TIMUR

PENEGASAN KONVERSI BEKAS HAK MILIK ADAT PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA BARAT.

PELAKSANAAN PENEGASAN HAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH