TEKNIK ANALISIS REGIONAL UNTUK PERENCANAAN WILAYAH, TATA RUANG DAN LINGKUNGAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN PADA PROGRAM PPTPKH SEBAGAI PENYEDIAAN SUMBER TORA DI KABUPATEN LAMONGAN

EVALUASI PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DENGAN MASYARAKAT ATAS TANAH EKS HGU PTPN VIII DI KECAMATAN TAMANSARI KABUPATEN BOGOR

EVALUASI PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN SEMPADAN SUNGAI CILIWUNG (Studi Di Desa Leuwimalang Dan Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor)

KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP IZIN USAHA DAN PELUANG INVESTASI DI KABUPATEN BULELENG

STRATEGI PENCAPAIN TARGET KINERJA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP(PTSL) DAN LAYANAN RUTIN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG DAN KABUPATEN BANTUL

POTENSI TERJADINYA MASALAH AKIBAT SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG BELUM DI SERAHKAN KEPADA KEPADA MASYARAKAT OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEBUMEN DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA

STRATEGI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP(PTSL) DAN LAYANAN RUTIN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO DAN KABUPATEN SLEMAN

"Kebijakan Air Bersih

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 18 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NAGGROE ACEH DARUSSALAM

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH(PPAT) DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI

STRATEGI PELIBATAN MULTIPIHAK DALAM PELAKSANAAN PENDAFTRAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BIMA (STUDI DI DESA SUMI KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA PROVINSI NTB)

STRATEGI KANTOR PERTANAHAN DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH (Studi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahap II Tahun 2017 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor)

PENGELOLAAN TANAH-TANAH ASET PEMERINTAH KOTA CIREBON PROPINSIJAWA BARAT OLEH PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN

STUDI TENTANG KASUS-KASUS PERTANAHAN DI INDONESIA YANG DILAPORKAN KE DEPUTI BIDANG PENGAWASAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Data Pokok untuk pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Tahun 1993

Petunjuk Peraturan-Peraturan tentang Penyelenggaraan pemerintahan DiDaerah Dan Undang-Undang No.5 Tahun 1974 Tentang pokok-Pokok Pemerintahan DiDaerah

Buletin : Pengembangan Diklat Aparatur yang Berkelanjutan Menoptimalkan Potensi SDM Pegawai Menuju Kepemerintahan yang Baik.

Majalah Warta Perundang-undangan : Minuma Beralkohol Pemda Diberi Wewenang.

Majalah Warta: Merajut Persaudaraan, Merawat Budaya= Dentingan Sasando yang Kian Populer= Menjawab Panggilan Hati= Tanam Pohon, Tanam Kesadaran= Siao Bermitra Dengan Pemda di NTT= Sajak-sajak Godi Usnaat= Saya Tidak Setuju Propinsi Flores= Honeyday At Kelimutu Lake= Apa Harus Berbohong Kunsultasi Keluarga.