PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: pemalsuan
KATA KUNCI: pemalsuan
 | EFEKTIVITAS PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KASUS PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Efektivitas,ertipikat elektronik,kasus pertanaha,kepastian hukum,digitalisustATR,BPN |
| PERAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI DALAM PENYELESAIAN KASUS MAFIA TANAH (STUDI KASUS PEMALSUAN SERTIPIKAT TANAH ) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mafia Tanah,Peran Kantor Pertanahan,Pemalsuan Sertipikat Tanah |
 | IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SECARA ELEKTRONIK UNTUK ASET PEMERINTAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Implementasi,Pendaftaran Tanah Elektronik,Pelayanan Berstandar Dunia,Kadaster 2014,Sertipikat Elektronik |
 | PROBLEMATIKA DAN TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Problematika,Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Tingkat Kepuasan Masyarakat |
 | PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK AKIBAT PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAT ADMINISTRASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 149/PID.B/2023/PN.SKT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - putusan pengadilan,perlindungan hukum,kepastian |
 | KUHP 2023 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA UNDANG-UNDANG RI NO.1 TAHUN 2023 - Sinar Grafika - 2024 - Undang,Undang & Peraturan |
| IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK SENGKETA, KONFLIK, DAN PERKARA PERTANAHAN, PROBLEMATIKA, DAN SOLUSINYA DI INDONESIA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - Sengketa,Konflik,Hukum |
| RANCANG BANGUN APLIKASI LOKET VIRTUAL BERBASIS WEB DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Studi di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - Pemrograman Komputer,pemrograman aplikasi |
| INTEGRASI LAYANAN PERPAJAKAN TANAH DI KABUPATEN BULELENG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - Pajak Bumi dan Bangunan |
 | POTENSI DAMPAK PENYEDERHANAAN ALAS HAK DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN LAHAT - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - PTSL,SP2BT,Potensi Dampak |
 | KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH SEBAGAI PENGGANTI SURAT KETERANGAN TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Kedudukan Hukum,Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah,Surat Keterangan Tanah |
 | STUDI TENTANG SENGKETA TANAH DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT - BPN RI STPN - 2000 |
 | Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual - (Intellectual Property Rights) - PT. RajaGrafindo Persada - 2007 - Haki |
| STUDI KASUS SERTIPIKAT GANDA DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU - STPN Yogyakarta - 2011 - Sertipikat Ganda |
