PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL INTRAGRAM @kantahkabbekasi SEBAGAI SARANA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI

ANALISIS LAYANAN KONSULTASI PERTANAHAN BERBASIS GENERATIVE AI MENGGUNAKAN METODE STATED PREFERENCE SURVEY

ANALISIS IMPLEMENTASI STRATEGI PENERTIBAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS

PROBLEMATIKA PENERTIBAN HAK PAKAI DI ATAS EKS HAK GUNA BANGUNAN DI KOTA SALATIGA )STUDI PERKARA :NO.75/PdT.G/2024/PN.Slt DAN NO. 4/G/2025/PTUN.SMG)

MEMBANGUM BUDAYA ANTIGRATIFIKASI

PEMBEBASAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PROSES GANTI RUGI

KONFLIK TANAH PELUANG POLITIK, DAN AKSI REKLAIMING DI REGISTER 40 GEDUNGWANI, LAMPUNG

UU ITE 2024 (UU RI NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU RI NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) & UU PDP2022 (UU Ri No 27. TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI )

NOTARIS DAN PPAT DI INDONESIA APLIKASI TEORI DAN PRAKTIK DALAM PEMBUATAN AKTA

PERATURAN JABATAN PPAT PENGANTAR PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA

RELASI NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DENGAN TUGAS DAN FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP) PERWAL;IAN, PENGAMPUAN, KETIDAKHADIRAN DI TEMPAT (AFWEZIHEID), DAN HARTA BENDA TIDAK TERURUS (ONBEHEERDE NALATENSCHAP)

SEKOLAH (BUKAN) PENJARA MENGGUGAT DOMINASI KEKUASAAN ATAS PENDIDIKAN

SENGKETA PERTANAHAN

HUKUM DALAM JUAL BELI TANAH

JALAN PANJANG PPDB MENJADI NOTARIS DAN PPAT

HUKUM TATA USAHA NEGARA (SUATU IMPLEMENTASI ADMINISTRASI NEGARA DALAM TATA NEGARA

NOTARIS DAN PPAT SUATU PENGANTAR

Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan

KONSTRUKSI ANGGAPAN PELEPASAN HAK (Rechtsverwerking) DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM

ANALISIS PERALIHAN HAK ATAS TANAH OBJEK LANDREFORM AKIRAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) (STUDI KASUS DI DESA OKO-OKO KECAMATAN POMALA KABUPATEN KOLAKA)